Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 13-02-2020— Upload : 26-11-2020
Putusan Nomor 17 K/Pid.Sus/2020
622692 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merk, merek
Putus : 19-09-2019— Upload : 25-11-2020
Putusan Nomor 882 K/Pid/2019
410163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.; Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Putus : 15-04-2019— Upload : 08-07-2020
Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019
406490 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. ... [Selengkapnya]
Putus : 29-07-2019— Upload : 07-07-2020
Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019
654362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dapat dijadikan dasar untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan
Putus : 29-07-2019— Upload : 07-07-2020
Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019
641356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak ... [Selengkapnya]
Putus : 15-07-2019— Upload : 07-07-2020
Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019
305683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.
Putus : 14-08-2019— Upload : 07-07-2020
Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019
278299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.
Putus : 24-09-2019— Upload : 06-07-2020
Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019
1013908 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gratifikasi hanya dapat dibuktikan benar terjadi apabila Terdakwa menerima hadiah atas tindakan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun ... [Selengkapnya]
Putus : 11-03-2019— Upload : 21-02-2020
Putusan Nomor 29 K/Pid.Sus/2019
447221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan dana yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatkan telah terjadinya tindak pidana selama tidak terjadi kerugian bagi keuangan negara dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.
Putus : 17-06-2019— Upload : 21-02-2020
Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019
458585 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.
Putus : 31-07-2019— Upload : 20-02-2020
Putusan Nomor 1993 K/PID.SUS/2019
283372 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan pemenuhan kontrak harus tetap didasarkan pada hasil kerja yang telah dicapai pada saat waktu yang ditentukan berakhir, sehingga dalam hal terdapat penggantian jabatan (dalam kasus ini General Manager) di tengah berlangsungnya kontrak ... [Selengkapnya]
Putus : 08-07-2019— Upload : 20-02-2020
Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
464224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak diartikan hanya membuat diri sendiri orang lain benar-benar menjadi kaya, namun cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.
Putus : 09-04-2019— Upload : 23-12-2019
Putusan Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
321243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 ... [Selengkapnya]
Putus : 29-07-2019— Upload : 13-12-2019
Putusan Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019
484232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak terpenuhinya unsur 'kesengajaan' dapat dinyatakan tidak terpenuhi apabila Terdakwa sedari awal telah menyatakan keberatan dan ketidaksanggupannya untuk menjalankan tugas tertentu yang berada di luar keahliannya, tidak menunjukkan bantuan, dan ... [Selengkapnya]
Putus : 13-05-2019— Upload : 13-12-2019
Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019
303200 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. ... [Selengkapnya]
Putus : 24-04-2019— Upload : 11-12-2019
Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019
467212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa tetap dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang sebagai akibat dari perbuatannya dapat memperkara orang lain, sekalipun Terdakwa tidak memperoleh uang sebagai bentuk keuntungan
Putus : 30-10-2019— Upload : 30-10-2019
Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019
517248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Telah dikembalikannya kerugian negara oleh Terpidana di tahap penyidikan tidak menghapuskan unsur kesalahan, namun dapat menjadi alasan meringankan pidana.
Putus : 29-07-2019— Upload : 18-10-2019
Putusan Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
284263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya kerugian keuangan ... [Selengkapnya]
Putus : 17-06-2019— Upload : 18-10-2019
Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019
494268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk membuktikan terjadinya gratifikasi harus dibuktikan bahwa Terdakwa sudah mempergunakan atau memperoleh manfaat dan keuntungan.
Putus : 18-04-2018— Upload : 31-07-2019
Putusan Nomor 384 K/Pid.Sus/2018
406234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]