Kompilasi Kaidah Hukum

-

Tolok ukur penentuan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Istri yang menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat diberikan bagian harta bersama melebihi mantan suaminya.

Demi kepentingan psikologis anak korban, penjatuhan pidana cambuk dalam perkara pemerkosaan terhadap anak diganti dengan pidana penjara

Pelecehan seksual baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama tindakan keji yang dilarang agama dan tidak ada yang lebih ringan uqubat-nya.Kedudukan Terdakwa sebagai seorang pemuka agama yang melakukan jarimah dapat dijadikan ... [Selengkapnya]

Tidak ditariknya pihak ketiga tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan, melainkan sebatas objek sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga tersebut.

Jika gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Pemberitahuan kepada Mudin (pihak berutang) bukan menjadi syarat hawalatul haq atau cessie (pengalihan piutang)

Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang ... [Selengkapnya]

Penjual tidak lagi memiliki hubungan dengan tanah yang telah dijual dan telah dialihkan haknya serta dilakukan perubahan status dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan kepada pihak lain

Tidak ada kewajiban bagi seorang supir yang mengangkut kayu milik orang lain untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu yang diangkutnya.

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa pembatalan sertipikat hak atas tanah apabila tanah tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan

Asas pacta sunt servanda dapat disimpangi apabila ada kepentingan negara melindungi warganya dan untuk melindungi kepentingan anak

- Orang yang diwawancara kemudian diliput, disiarkan dan ditulis bukanlah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama ia tidak secara langsung ... [Selengkapnya]

Kelalaian notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangannya bukan merupakan tindak pidana karena merupakan ranah administrasi.

Untuk menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidak sesuai kebenaran sehingga sepanjang keadannya tidak ada palsu dan bertujuan untuk hubungan perjanjian kontrak maka bukanlah ... [Selengkapnya]

Bukan merupakan TP pemerasan yang dilanjutkan dengan tindakan TP pencucian uang apabila tindakan yang dilakukan terdakwa memiliki dasar hukum seperti Surat Keputusan

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang masih tersangkut sengketa harta warisan

Surat Telegram KASAD berlaku mengikat terhadap Prajurit TNI AD, meskipun tidak ditujukan khusus terhadap terdakwa.

pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpangi demi memenuhi rasa keadilan mengingat jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa in casu relatif