Kompilasi Kaidah Hukum

Terdakwa yang dinyatakan bebas, tetap diproses hukuman disiplin oleh Ankum apabila terbukti melakukan perbuatan yang tidak layak dan pantas dilakukan prajurit TNI

Surat pemberitahuan hasil tes urine dari Kepala Badan Narkotika Nasional dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidak cukup membuktikan adanya tindak pidana "Menyalahgunakan ... [Selengkapnya]

Permohonan penetapan penggantian specimen dari pengurus lama ke pengurus baru dianggap mengandung sengketa karena kepengurusan organisasinya masih dalam sengketaPerkara permohonan tidak boleh mengandung unsur sengketa baik langsung ... [Selengkapnya]

Suami yang tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada isteri, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak suami untuk memperoleh setengah bagian dari harta bersama

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]

Uang jaminan yang diminta oleh Pemerintah kabupaten yang dikemas dalam suatu Perjanjian Kerjasama Dana Pinjaman dan Pengembalian Uang Jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan suap.

Mata anggaran yang tidak sesuai aturan antara lain dana purnabakti, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perbaikan penghasilan, biaya perjalanan dinas tetap, belanja penunjang operasional pimpinan dewan, pemberian uang hasil klaim nilai tunai ... [Selengkapnya]

"Setiap dakwaan harus diperiksa atau dibuktikan satu per satu, kecuali pada Dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]

Penerapan terhadap Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklah didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugian Negara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri maka ... [Selengkapnya]

"Sifat melawan hukum secara umum dalam Pasal 2 UU Tipikor dan sifat melawan hukum secara khusus yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak didasarkan pada konsep perbuatan ... [Selengkapnya]

Status atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadi faktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri, tergantung ... [Selengkapnya]

Unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan ... [Selengkapnya]

Setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]

unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti dari perbuatan Terdakwa selaku pengawas pelaksanaan pekerjaan kontraktor penyedia barang/jasa pengadaan konstruksi Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ... [Selengkapnya]

unsur memperkaya diri sendiri terbukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidak menyesuaikan anggarannya

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]

Perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subjek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]