Kompilasi Kaidah Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, karena status keabsahan perkawinan harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan umum

Kualifikasi gugatan nebis in idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya

Pemanfaatan dana yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatkan telah terjadinya tindak pidana selama tidak terjadi kerugian bagi keuangan negara dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.

Perhitungan pemenuhan kontrak harus tetap didasarkan pada hasil kerja yang telah dicapai pada saat waktu yang ditentukan berakhir, sehingga dalam hal terdapat penggantian jabatan (dalam kasus ini General Manager) di tengah berlangsungnya kontrak ... [Selengkapnya]

Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak diartikan hanya membuat diri sendiri orang lain benar-benar menjadi kaya, namun cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.

Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 ... [Selengkapnya]

- Kehadiran kuasa hukum Tergugat dalam persidangan pertama yang tidak disertai surat kuasa khusus dianggap tidak sah sehingga Tergugat secara hukum dianggap tidak hadir.- Tergugat dapat mengajukan verzet atas Putusan Peninjauan Kembali yang ... [Selengkapnya]

Pertimbangan hukum majelis hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum.

Kelalaian Administrasi oleh KPPU tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sepanjang KPPU masih berwenang berdasarkan peraturan perundang-undanganKelalaian Administrasi tidak mengakibatkan putusan KPPU batal demi hukum sepanjang KPPU ... [Selengkapnya]

Meskipun objek gugatan bersertifikat, namun apabila posita gugatan tidak memuat luas dan batas objek sengketa maka gugatan dikualifikasikan kabur (obscuur libel) karena sertifikat bukan bukti batas namun bukti kepemilikan

Tidak terpenuhinya unsur 'kesengajaan' dapat dinyatakan tidak terpenuhi apabila Terdakwa sedari awal telah menyatakan keberatan dan ketidaksanggupannya untuk menjalankan tugas tertentu yang berada di luar keahliannya, tidak menunjukkan bantuan, dan ... [Selengkapnya]

Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. ... [Selengkapnya]

Sepanjang yang bersangkutan menempati objek sengketa secara terus menerus maka akan mendapatkan hak prioritas atas objek tersebut meskipun hak guna bangunan telah berakhir

Terdakwa tetap dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang sebagai akibat dari perbuatannya dapat memperkara orang lain, sekalipun Terdakwa tidak memperoleh uang sebagai bentuk keuntungan

Penggabungan dua institusi yang berbeda dalam hirarki dan tugas pokok/fungsi menjadi satu subjek hukum dan didudukkan sebagai Tergugat menyebabkan gugatan tidak jelas.Dalam gugatan yang objek sengketanya berupa barang milik negara, menteri yang ... [Selengkapnya]

Telah dikembalikannya kerugian negara oleh Terpidana di tahap penyidikan tidak menghapuskan unsur kesalahan, namun dapat menjadi alasan meringankan pidana.

Adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya kerugian keuangan ... [Selengkapnya]

Perjanjian utang piutang yang memuat klausula milik beding adalah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Surat Kuasa menjual atas dasar perjanjian yang memuat klausula milik beding batal demi hukum

Untuk membuktikan terjadinya gratifikasi harus dibuktikan bahwa Terdakwa sudah mempergunakan atau memperoleh manfaat dan keuntungan.