Kompilasi Kaidah Hukum

Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang ... [Selengkapnya]

Penjual tidak lagi memiliki hubungan dengan tanah yang telah dijual dan telah dialihkan haknya serta dilakukan perubahan status dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan kepada pihak lain

Tidak ada kewajiban bagi seorang supir yang mengangkut kayu milik orang lain untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu yang diangkutnya.

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa pembatalan sertipikat hak atas tanah apabila tanah tersebut masih mengandung sengketa kepemilikan

Asas pacta sunt servanda dapat disimpangi apabila ada kepentingan negara melindungi warganya dan untuk melindungi kepentingan anak

- Orang yang diwawancara kemudian diliput, disiarkan dan ditulis bukanlah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama ia tidak secara langsung ... [Selengkapnya]

Kelalaian notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangannya bukan merupakan tindak pidana karena merupakan ranah administrasi.

Untuk menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidak sesuai kebenaran sehingga sepanjang keadannya tidak ada palsu dan bertujuan untuk hubungan perjanjian kontrak maka bukanlah ... [Selengkapnya]

Bukan merupakan TP pemerasan yang dilanjutkan dengan tindakan TP pencucian uang apabila tindakan yang dilakukan terdakwa memiliki dasar hukum seperti Surat Keputusan

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang masih tersangkut sengketa harta warisan

Surat Telegram KASAD berlaku mengikat terhadap Prajurit TNI AD, meskipun tidak ditujukan khusus terhadap terdakwa.

pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpangi demi memenuhi rasa keadilan mengingat jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa in casu relatif

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa pelaku hubungan seksual dengan sesama jenis telah sesuai dengan Pasal 26 KUHPM

Pengrusakan benda milik orang lain yang berada di atas tanah terdakwa tetap merupakan tindak pidana

Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. ... [Selengkapnya]

Pengembalian seluruh kerugian keuangan negara sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghapuskan perbuatan maupun kesalahan namun dapat dijadikan alasan pengurangan pidana

Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak ... [Selengkapnya]

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Penguasaan atau kepemilikan narkotika oleh pengguna tetap dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika selama barang bukti yang ditemukan jumlahnya sedikit dan tidak ada bukti terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi