Kompilasi Kaidah Hukum

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa pelaku hubungan seksual dengan sesama jenis telah sesuai dengan Pasal 26 KUHPM

Pengrusakan benda milik orang lain yang berada di atas tanah terdakwa tetap merupakan tindak pidana

Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. ... [Selengkapnya]

Pengembalian seluruh kerugian keuangan negara sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghapuskan perbuatan maupun kesalahan namun dapat dijadikan alasan pengurangan pidana

Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak ... [Selengkapnya]

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Penguasaan atau kepemilikan narkotika oleh pengguna tetap dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika selama barang bukti yang ditemukan jumlahnya sedikit dan tidak ada bukti terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Gratifikasi hanya dapat dibuktikan benar terjadi apabila Terdakwa menerima hadiah atas tindakan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun ... [Selengkapnya]

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, karena status keabsahan perkawinan harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan umum

Kualifikasi gugatan nebis in idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya

Pemanfaatan dana yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatkan telah terjadinya tindak pidana selama tidak terjadi kerugian bagi keuangan negara dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.

Perhitungan pemenuhan kontrak harus tetap didasarkan pada hasil kerja yang telah dicapai pada saat waktu yang ditentukan berakhir, sehingga dalam hal terdapat penggantian jabatan (dalam kasus ini General Manager) di tengah berlangsungnya kontrak ... [Selengkapnya]

Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak diartikan hanya membuat diri sendiri orang lain benar-benar menjadi kaya, namun cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.

Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 ... [Selengkapnya]

- Kehadiran kuasa hukum Tergugat dalam persidangan pertama yang tidak disertai surat kuasa khusus dianggap tidak sah sehingga Tergugat secara hukum dianggap tidak hadir.- Tergugat dapat mengajukan verzet atas Putusan Peninjauan Kembali yang ... [Selengkapnya]

Pertimbangan hukum majelis hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum.

Kelalaian Administrasi oleh KPPU tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sepanjang KPPU masih berwenang berdasarkan peraturan perundang-undanganKelalaian Administrasi tidak mengakibatkan putusan KPPU batal demi hukum sepanjang KPPU ... [Selengkapnya]