Kompilasi Kaidah Hukum

Kelalaian notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangannya bukan merupakan tindak pidana karena merupakan ranah administrasi.

Untuk menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidak sesuai kebenaran sehingga sepanjang keadannya tidak ada palsu dan bertujuan untuk hubungan perjanjian kontrak maka bukanlah ... [Selengkapnya]

Bukan merupakan TP pemerasan yang dilanjutkan dengan tindakan TP pencucian uang apabila tindakan yang dilakukan terdakwa memiliki dasar hukum seperti Surat Keputusan

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang masih tersangkut sengketa harta warisan

Surat Telegram KASAD berlaku mengikat terhadap Prajurit TNI AD, meskipun tidak ditujukan khusus terhadap terdakwa.

pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpangi demi memenuhi rasa keadilan mengingat jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa in casu relatif

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa pelaku hubungan seksual dengan sesama jenis telah sesuai dengan Pasal 26 KUHPM

Pengrusakan benda milik orang lain yang berada di atas tanah terdakwa tetap merupakan tindak pidana

Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. ... [Selengkapnya]

Pengembalian seluruh kerugian keuangan negara sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghapuskan perbuatan maupun kesalahan namun dapat dijadikan alasan pengurangan pidana

Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak ... [Selengkapnya]

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Penguasaan atau kepemilikan narkotika oleh pengguna tetap dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika selama barang bukti yang ditemukan jumlahnya sedikit dan tidak ada bukti terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Gratifikasi hanya dapat dibuktikan benar terjadi apabila Terdakwa menerima hadiah atas tindakan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun ... [Selengkapnya]

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri, karena status keabsahan perkawinan harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan umum

Kualifikasi gugatan nebis in idem tidak didasarkan pada kriteria kesamaan pihak berperkara namun pada kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya

Pemanfaatan dana yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatkan telah terjadinya tindak pidana selama tidak terjadi kerugian bagi keuangan negara dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.