Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-09-2018— Upload : 30-07-2019
Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2018
385194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang jaminan yang diminta oleh Pemerintah kabupaten yang dikemas dalam suatu Perjanjian Kerjasama Dana Pinjaman dan Pengembalian Uang Jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan suap.
Putus : 24-09-2018— Upload : 30-07-2019
Putusan Nomor 638 K/Pid.Sus/2018
391214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mata anggaran yang tidak sesuai aturan antara lain dana purnabakti, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perbaikan penghasilan, biaya perjalanan dinas tetap, belanja penunjang operasional pimpinan dewan, pemberian uang hasil klaim nilai tunai ... [Selengkapnya]
Register : 29-12-2017 — Putus : 25-04-2018— Upload : 10-06-2019
Putusan Nomor 2887 K/PID.SUS/2017
509329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Setiap dakwaan harus diperiksa atau dibuktikan satu per satu, kecuali pada Dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa atau dibuktikan
Putus : 07-05-2018— Upload : 10-06-2019
Putusan Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
27191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
356241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerapan terhadap Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklah didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugian Negara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri maka ... [Selengkapnya]
Putus : 06-09-2017— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 463 K/PID.SUS/2017
22780 Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Sifat melawan hukum secara umum dalam Pasal 2 UU Tipikor dan sifat melawan hukum secara khusus yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak didasarkan pada konsep perbuatan ... [Selengkapnya]
Putus : 20-02-2018— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
23394 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Status atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadi faktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri, tergantung ... [Selengkapnya]
Putus : 14-05-2018— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 394 K/Pid.Sus/2018
305173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pegawai Negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih sesuatu seolah-olah harus dibayar baik kepadanya maupun kepada orang lain, sedangkan diketahui bahwa uang itu bukan termasuk utang orang, maka perbuatannya merupakan kejahatan korupsi
Putus : 04-04-2018— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 2604 K/PID.SUS/2017
276116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan ... [Selengkapnya]
Putus : 21-02-2017— Upload : 29-05-2019
Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016
3663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
Putus : 04-07-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 803 K/Pid.Sus/2018
302153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]
Putus : 24-09-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018
479368 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]
Putus : 14-03-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 59 K/PID.SUS/2018
262120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti dari perbuatan Terdakwa selaku pengawas pelaksanaan pekerjaan kontraktor penyedia barang/jasa pengadaan konstruksi Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ... [Selengkapnya]
Putus : 14-03-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018
19071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • unsur memperkaya diri sendiri terbukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidak menyesuaikan anggarannya
Putus : 30-08-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 1147 K/Pid.Sus/2018
27180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]
Putus : 28-08-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018
2573 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subjek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
Putus : 27-09-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018
295167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan yurisprudensi MA RI dan Kesepakatan Kamar ... [Selengkapnya]
Putus : 02-05-2018— Upload : 28-05-2019
Putusan Nomor 27 K/PID.SUS/2018
231101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta
Putus : 02-05-2018— Upload : 20-03-2019
Putusan Nomor 29 K/Pid.Sus/2018
20064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta
Putus : 20-11-2017— Upload : 20-03-2019
Putusan Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
279157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan kepada setiap orang, baik pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta.