Putus : 07-05-2018— Upload : 14-12-2018
Putusan Nomor 214 K/Pid.Sus/2018 105 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
- setiap orang diperlakukan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang
Putus : 27-04-2018— Upload : 13-12-2018
Putusan Nomor 343 K/Pid.Sus/2018 110 — 956 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana denda secara kumulatif atau alternatif dengan kalimat berbunyi dan atau denda,
Putus : 21-02-2018— Upload : 13-12-2018
Putusan Nomor 12 K/Mil/2018 112 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Nota dinas Kasipam bukan merupakan bukti surat yang dapat membuktikan sesorang telah mengkonsumsi narkotika karena tidak sesuai dengan ketentuan surat keputusan Menteri Kesehatan baik dari segi formil maupun materiil.
Putus : 20-08-2018— Upload : 13-12-2018
Putusan Nomor 2 K/Pid.Sus/2018 660 — 574 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Setiap orang adalah siapa saja asal manusia yang memenuhi unsur lain dari Pasal 2 ayat (1). Kalau unsur lainnya tidak terpenuhi barulah Setiap orang ditujukan pada yang memenuhi unsurunsur Pasal 3. ... [Selengkapnya]
Putus : 02-07-2018— Upload : 12-12-2018
Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018 732 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Pengelolaan anggaran/dana pemerintah harus mengacu pada ketentuan aturan yang sudah ada, tidak hanya berdasarkan kebutuhan. Unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya ... [Selengkapnya]
Putus : 09-10-2017— Upload : 22-11-2018
Putusan Nomor 275 K/PID.SUS/2017 99 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Semua tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum walaupun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut
Putus : 14-03-2017— Upload : 22-11-2018
Putusan Nomor 2724 K/PID.SUS/2016 181 — 538 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dalam hukum pidana mengenai terpenuhi atau tindak suatu unsur delik, sesuai fakta yang terungkap dalam pesidangan dalam perhitungan besar kecilnya kerugian negara, dihitung berdasarkan kepada konsep saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh ... [Selengkapnya]
Putus : 12-07-2017— Upload : 22-11-2018
Putusan Nomor 2689 K/PID.SUS/2016 712 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Kebijakan Kamar Pidana Mahamah Agung tidak lagi membedakan penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dari sudut subyek hukum yang mempunyai jabatan, kedudukan, dan kewenangan dengan subyek hukum yang tidak mempunyai jabatan, kedudukan, dan ... [Selengkapnya]
Putus : 20-06-2017— Upload : 22-11-2018
Putusan Nomor 2659 K/PID.SUS/2016 592 — 600 — Berkekuatan Hukum Tetap
- unsur secara melawan hukum berlaku kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan
Putus : 06-09-2017— Upload : 22-11-2018
Putusan Nomor 361 K/PID.SUS/2017 794 — 651 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Unsur setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang
Putus : 06-08-2018— Upload : 14-11-2018
Putusan Nomor 976 K/PID.SUS/2018 696 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]
Putus : 19-07-2018— Upload : 14-11-2018
Putusan Nomor 970 K/PID.SUS/2018 79 — 631 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]
Putus : 11-07-2018— Upload : 14-11-2018
Putusan Nomor 968 K/PID.SUS/2018 193 — 561 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 yang justru tidak mengenal lembaga "tukar guling". Pasal 9 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal Pemanfaatan Kekayaan Desa hanya mengenal bentuk : sewa, pinjam pakai, pemanfaatan dan bangun serah ... [Selengkapnya]
Putus : 10-07-2018— Upload : 13-11-2018
Putusan Nomor 849 K/Pid.Sus/2018 786 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Seluruh pembayaran uang pengganti itu seyogyanya dibebankan kepada Pelaksana Proyek yang menerima dan menikmati kelebihan pembayaran
Putus : 02-04-2018— Upload : 13-11-2018
Putusan Nomor 61 K/PID.SUS/2018 702 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
- setiap orang diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang
Putus : 24-08-2017— Upload : 13-11-2018
Putusan Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017 693 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tidak perlu lagi ada orang yang menyaksikan seseorang itu menjadi kaya atau bertambah kaya supaya dapat dikatakan ada perbuatan memperkaya. Memperkaya atau tidak dapat dilihat dari nilai uang yang diperoleh seseorang atau korporasi, menurut pendapat ... [Selengkapnya]
Putus : 18-04-2018— Upload : 13-09-2018
Putusan Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 2552 — 1519 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka judex factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternative kesatu terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian Judex ... [Selengkapnya]
Putus : 20-09-2017— Upload : 13-09-2018
Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 2152 — 3269 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Peradilan militer menganut asas personalitas yang menekankan pada subyek pelaku tindak pidana, bukan pada perbuatannya sehingga pengadilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit
Putus : 22-12-2017— Upload : 05-09-2018
Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2017 1408 — 780 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan
Putus : 24-01-2018— Upload : 31-08-2018
Putusan Nomor 3340K/Pdt/2017 972 — 515 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.