Kompilasi Kaidah Hukum

Permohonan kasasi dapat diterima meskipun tenggang waktu telah terlampaui sepanjang alasan kasasi mengenai tidak berwenangnya lembaga peradilan (BPSK/apakah hanya BPSK) mengadili perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan kepada setiap orang, baik pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta.

Perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana

Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang yang mengatur tindak pidana

Pemahaman kata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... [Selengkapnya]

setiap orang diperlakukan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana denda secara kumulatif atau alternatif dengan kalimat berbunyi dan atau denda,

Nota dinas Kasipam bukan merupakan bukti surat yang dapat membuktikan sesorang telah mengkonsumsi narkotika karena tidak sesuai dengan ketentuan surat keputusan Menteri Kesehatan baik dari segi formil maupun materiil.

Setiap orang adalah siapa saja asal manusia yang memenuhi unsur lain dari Pasal 2 ayat (1). Kalau unsur lainnya tidak terpenuhi barulah Setiap orang ditujukan pada yang memenuhi unsurunsur Pasal 3. ... [Selengkapnya]

Pengelolaan anggaran/dana pemerintah harus mengacu pada ketentuan aturan yang sudah ada, tidak hanya berdasarkan kebutuhan. Unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya ... [Selengkapnya]

Semua tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum walaupun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut

Dalam hukum pidana mengenai terpenuhi atau tindak suatu unsur delik, sesuai fakta yang terungkap dalam pesidangan dalam perhitungan besar kecilnya kerugian negara, dihitung berdasarkan kepada konsep saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh ... [Selengkapnya]

unsur secara melawan hukum berlaku kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan

Unsur setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang

Perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]

Perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum ... [Selengkapnya]

Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 yang justru tidak mengenal lembaga "tukar guling". Pasal 9 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal Pemanfaatan Kekayaan Desa hanya mengenal bentuk : sewa, pinjam pakai, pemanfaatan dan bangun serah ... [Selengkapnya]

Seluruh pembayaran uang pengganti itu seyogyanya dibebankan kepada Pelaksana Proyek yang menerima dan menikmati kelebihan pembayaran

setiap orang diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang