Kompilasi Kaidah Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c, b, dinyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan negara cukup besar, diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ... [Selengkapnya]

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacat yuridis sejak lahir karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yang mempunyai wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji ... [Selengkapnya]

Penerapan asas lex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak tepat dan tidak proporsional.

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum ... [Selengkapnya]

Penerimaan yang dikelola/dikumpulkan Baitul Mal bersal dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS serta berasal dari para Pengusaha/Kontraktor. Oleh karena itu, dana yang dikelola oleh Baitul Mal termasuk Keuangan Negara

Konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja, Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta, petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.

Menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana ... [Selengkapnya]

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum, tidak terletak pada subyek/pelaku ... [Selengkapnya]

Unsur setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]

Unsur setiap orang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berlaku umum kepada siapa saja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut, diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, ... [Selengkapnya]

Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat ... [Selengkapnya]

Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum

Dalam menggunakan penafsiran gramatikal kata setiap orang tidak dapat ditafsirkan/dimaknai dalam pengertian siapa sajaatau semua orang, seharusnya melakukan klasifikasi subjek ... [Selengkapnya]

Kepala Kantor Cabang Pembantu bank BUMN tetap bertanggungjawab jika ada kerugian negara akibat terjadinya kredit macet, walaupun yang menandatangani perjanjian kredit adalah Direktur bisnis Bank

Menyalahgunakan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan terdakwa

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi/terbukti, bilamana pelaku Tindak Pidana Korupsi memperoleh uang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Keuangan yang ada pada BUMN pada esensinya tetap merupakan keuangan negara, meskipun kekayaan negara yang ada di BUMN merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Bahwa tidak benar apabila kekayaan negara yang dipisahkan bukan lagi kekayaan ... [Selengkapnya]