Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 20-03-2017— Upload : 13-03-2018
Putusan Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
442178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Unsur menyalahgunakan kewenangan ... [Selengkapnya]
Putus : 31-07-2017— Upload : 12-03-2018
Putusan Nomor 2702 K/PID.SUS/2016
104263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
Putus : 10-05-2017— Upload : 12-02-2018
Putusan Nomor 2029 K/PID.SUS/2016
165265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang akan dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara ini adalah sebesar nilai keuntungan yang secara nyata diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sendiri
Putus : 07-02-2017— Upload : 28-12-2017
Putusan Nomor 2423 K/PID.SUS/2016
649341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacat yuridis sejak lahir karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yang mempunyai wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji ... [Selengkapnya]
Putus : 05-01-2017— Upload : 28-12-2017
Putusan Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
1103543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c, b, dinyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan negara cukup besar, diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ... [Selengkapnya]
Putus : 26-09-2017— Upload : 28-12-2017
Putusan Nomor 1318 K/Pdt/2017
29582261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.
Putus : 15-06-2017— Upload : 28-12-2017
Putusan Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
1008620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerapan asas lex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak tepat dan tidak proporsional.
Putus : 06-09-2017— Upload : 02-11-2017
Putusan Nomor 390 K/PID.SUS/2017
116517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum ... [Selengkapnya]
Putus : 10-05-2017— Upload : 02-11-2017
Putusan Nomor 516 K/PID.SUS/2017
117669 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerimaan yang dikelola/dikumpulkan Baitul Mal bersal dari sumbangan masyarakat, pemotongan gaji PNS serta berasal dari para Pengusaha/Kontraktor. Oleh karena itu, dana yang dikelola oleh Baitul Mal termasuk Keuangan Negara
Putus : 07-02-2017— Upload : 02-11-2017
Putusan Nomor 2726 K/PID.SUS/2016
532313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja, Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta, petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.
Putus : 06-02-2017— Upload : 02-11-2017
Putusan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
683608 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana ... [Selengkapnya]
Putus : 30-11-2016— Upload : 01-11-2017
Putusan Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
104609 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum, tidak terletak pada subyek/pelaku ... [Selengkapnya]
Putus : 29-11-2016— Upload : 01-11-2017
Putusan Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
12671032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
Putus : 29-11-2016— Upload : 01-11-2017
Putusan Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
767632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur setiap orang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berlaku umum kepada siapa saja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut, diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, ... [Selengkapnya]
Putus : 18-04-2017— Upload : 01-11-2017
Putusan Nomor 147 K/Pdt/2017
26382053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]
Putus : 07-12-2016— Upload : 01-11-2017
Putusan Nomor 2182 K/PID.SUS/2016
194437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat ... [Selengkapnya]
Putus : 01-06-2016— Upload : 11-10-2017
Putusan Nomor 766 K/PID.SUS/2016
130701 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum
Putus : 14-12-2016— Upload : 19-09-2017
Putusan Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
139650 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menggunakan penafsiran gramatikal kata setiap orang tidak dapat ditafsirkan/dimaknai dalam pengertian siapa sajaatau semua orang, seharusnya melakukan klasifikasi subjek ... [Selengkapnya]
Putus : 12-10-2016— Upload : 09-08-2017
Putusan Nomor 1396 K/PID.SUS/2016
21301696 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Cabang Pembantu bank BUMN tetap bertanggungjawab jika ada kerugian negara akibat terjadinya kredit macet, walaupun yang menandatangani perjanjian kredit adalah Direktur bisnis Bank
Putus : 05-10-2016— Upload : 09-08-2017
Putusan Nomor 1381 K/PID.SUS/2016
86611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyalahgunakan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan terdakwa