Kompilasi Kaidah Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi/terbukti, bilamana pelaku Tindak Pidana Korupsi memperoleh uang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Keuangan yang ada pada BUMN pada esensinya tetap merupakan keuangan negara, meskipun kekayaan negara yang ada di BUMN merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Bahwa tidak benar apabila kekayaan negara yang dipisahkan bukan lagi kekayaan ... [Selengkapnya]

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi/terbukti, bilamana pelaku Tindak Pidana Korupsi memperoleh uang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu ... [Selengkapnya]

Kewenangan jabatan yang dimiliki Terdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk pada ketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor dan UU No. 28 Tahun 2009.

Unsur melawan hukum hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan nilai kerugian Negara

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri

Lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukkan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri

Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal ... [Selengkapnya]

MA dapat memperbaiki berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti, manakala pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi ... [Selengkapnya]

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum, tidak terletak pada subyek/pelaku ... [Selengkapnya]

Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana

Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana

Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor ada hubungannya dengan jabatan seseorang penyelenggara Negara dalam hubungannya dengan tugas dan jabatan dan wewenangnya, dengan suatu tugas maupun pekerjaan atau proyek yang ditandatanganinya, ... [Selengkapnya]

Unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya spesies dari perbuatan melawan hukum

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana ... [Selengkapnya]

Seluruh gugatan yang terkait pelaksanaan keputusan perpajakan termasuk SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) merupakan kewenangan Pengadilan Pajak SPHP merupakan bagian dari proses penerbitan SKP (Surat Ketetapan ... [Selengkapnya]