1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
163 PK/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019
    Tanggal 15 Juli 2019 —Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
    Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Peninjauan Kembali
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Disparitas putusanpeninjauan kembalikekhilafan hakim
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Suhadi
    Hakim Anggota Sofyan Sitompul, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Padamahkamah Agung, Rof. Mohamad Askin
    Panitera Emmy Evelina Marpaung
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRIABAS tersebut
    Tanggal Musyawarah 15 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 15 Juli 2019
    Kaidah Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa karena perbuatannya tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan judex factie, dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terpidana tidak sependapat dengan MA, kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali (PK) dengan alasan terdapat kekilafah hakim dalam memutus perkara a quo, yaitu adanya disparitas putusan diantara dua terdakwa dalam kasus yang sama. Majelis Hakim PK membenarkan alasan PK Terpidana. Menurut MA, judex juris dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan penjatuhan pidana kepada Terpidana terdapat disparitas di antara sesama Terdakwa dalam perkara yang sama.


7251
4297