Putusan PT PALEMBANG
212/PID/2019/PT PLG

Putusan PT PALEMBANG Nomor 212/PID/2019/PT PLG
Tanggal 15 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : AGUS SUPRIYANTO ALS AGUS BIN SUBAIDI
Terbanding/Penuntut Umum I : ARI INDAH SETYORINI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : PALITO HAMONANGAN,SH

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DENGAN CERMAT DAN SEKSAMA BERKAS PERKARA SERTA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR 381/PID.SUS/2019/PN MRE TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019 DAN MEMORI BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGENAI TERBUKTINYA PERBUATAN TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KESATU KARENA PERTIMBANGANNYA TELAH DIAMBIL BERDASARKAN FAKTA DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT DAN BENAR;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT MAJELS HAKIM BERPENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA KARENA DI DALAM AMAR PUTUSAN HARUS DITULIS LENGKAP KWALIFIKASI TINDAK PIDANA SECARA LENGKAP MESKIPUN UNSUR ALTERNATIF YANG TERBUKTI HANYA SATU YAITU MEMBUJUK ANAK;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP ALASAN BAHWA PERSETUBUHAN TERSEBUT DILAKUKAN SUKA SAMA SUKA DAN TELAH TERJADI 8 (DELAPAN) KALI SESUDAHNYA MENURUT MAJELIS HAKIM BANDING KEADAAN ITU TIDAK MENYEBABKAN HILANGNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN TERDAKWA YANG DIDAKWAKAN TERHADAPNYA SAAT PERTAMA KALI MELAKUKAN BUJUK RAYU TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;

MENIMBANG, BAHWA TEHADAP ALASAN PIHAK TERDAKWA TELAH SANGGUP UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATANNYA UNTUK MENIKAHI KORBAN SEBAGAIMANA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN YANG DITANDA TANGANI OLEH PARA TETUA KAMPUNG MENURUT MAJELIS HAKIM BANDING TIDAK MENYEBABKAN HILANGNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA NAMUN DEMIKIAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DAPAT DIPAKAI SEBAGAI HAL-HAL YANG MERINGANKAN PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERIMBANGKAN FAKTA PERBUATAN DAN ALASAN-ALASAN YANG DISAMPAIKAN OLEH TERDAKWA TERSEBUT MAJELIS HAKIM BANDING BERPENDAPAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT HARUS DIPERBAIKI SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERDAKWA YANG AMAR SELENGKAPNYA TERSEBUT DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA MAKA KEPADANYA HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING AKAN DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN INI;

MEMPERHATIKAN, PASAL 81 AYAT (2) JO.PASAL 76 D UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMRO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 381/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 18 September 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu karena pertimbangannya telah diambil berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majels hakim berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangan hukum dan putusannya karena di dalam amar putusan harus ditulis lengkap kwalifikasi tindak pidana secara lengkap meskipun unsur alternatif yang terbukti hanya satu yaitu membujuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka dan telah terjadi 8 (delapan) kali sesudahnya menurut Majelis Hakim Banding keadaan itu tidak menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang didakwakan terhadapnya saat pertama kali melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa tehadap alasan pihak Terdakwa telah sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi korban sebagaimana surat pernyataan kesanggupan yang ditanda tangani oleh Para Tetua kampung menurut Majelis Hakim Banding tidak menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian alasan-alasan tersebut dapat dipakai sebagai hal-hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperimbangkan fakta perbuatan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo.Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;