Putusan PN TERNATE
8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte

Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.SUWIRJO. SH. MH
2.AKBAL PURAM, SH
3.ADE CHANDRA, SH. MH
4.HADIMAN, SH
5.LINDU AJI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
RUSNA ALI HASAN

----------------------------------------------MENGADILI------------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa RUSNA ALI HASAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan TerdakwaRUSNA ALI HASAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana?KORUPSI?sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa RUSNA ALI HASAN sebesar Rp. 361.528.500,-(Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 4.01 03 14 06 52 untuk Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (Asli).
2. 1(satu) buah Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 35/KPTS/MU/2017 tanggal 07 Februari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara (Asli);
3. 1(satu) buah Print out rekening koran Biro Perekonomian Propinsi Maluku Utara Nomor: 008613511 (Asli);
4. 1(satu) lembar SP2D Nomor: 2522/SP2D-TU/BPKPAD/II/2017 tanggal 12 Juni 2017;
5. 1(satu) lembar pengantar SPP TU Nomor: 006/SPP-TU/14.6/B-Ekon/2017 tanggal 9 Juni 2017
6. 1(satu) lembar Ringkasan SPP-TU Nomor: 006/SPP-TU/14.6/B-Ekon/ 2017 tanggal 9 Juni 2017
7. 1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 9 Juni 2017
8. 1(satu) lembar rincian SPP-TU Nomor: 006/SPP-TU/14.6/B-Ekon/2017 tanggal 9 Juni 2017
9. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) tanggal 9 Juni 2017
10. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 006/B.Ekon/BPP/SPTB-TU/VI/2017 tanggal 07 Maret 2017
11. 1(satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 0006/SPD-BL/BIRO EKON/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
12. 1(satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana (SPD) Nomor: 0006/SPD-BL/BIRO EKON/2017 tanggal 6 Juni 2017;
13. 1(satu) buah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu pada Biro Perekonomian Setda Propinsi Maluku Utara Nomor: 700/39.1-INSP.P/MU/2017 tgl 23-10-2017

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Biro Perekonomian Propinsi Maluku Utara

1. Foto copy sesuai asli cek Nomor CU845808 PT. Bank BNI sejumlah Rp.378.528.500,-(Tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus duapuluh delapan ribu lima ratus rupiah) beserta lampirannya berupa contoh tanda tangan an. M. Rifai Matutorang selaku Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Rusna A. Hasan selaku Bendahara Biro Perekonomian;

Dikembalikan kepada Bank BNI Cabang Ternate;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).