Putusan PTA PADANG
47/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Putusan PTA PADANG Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Pdg
Tanggal 11 Oktober 2019 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

P U T U S A N

NOMOR 47/PDT.G/2019/PTA.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA CERAI TALAK ANTARA:

RIA AFRIANTI BINTI ALDAR SUKRI, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN PEDAGANG, PENDIDIKAN SLTA, TEMPAT KEDIAMAN DI JORONG KAMPUNG ALANG, KENAGARIAN MUARO KIAWAI, KECAMATAN GUNUNG TULEH, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT. DALAM HAL INI, MEMBERI KUASA KEPADA KASMANEDI, SH., CPL, RAMADHANI, SH., CPL., JONI EFENDI, SH., DAN AFRIANTO, SH., SEMUANYA ADALAH ADVOKAT/PENGACARA PADA KANTOR PENGACARA DAN BANTUAN HUKUM SKILL LAW YANG BERALAMAT DI PERUMAHAN PASAMAN INDAH, JALAN TUANKU IMAM BONJOL, KAMPUNG CUBADAK, NAGARI LINGKUANG AUA, KECAMATAN PASAMAN, KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEBAGAI TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING ;

MELAWAN

ZUL AFRICAL BIN H. MUNSIR, AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN SLTA, PEKERJAAN SUPIR, TEMPAT KEDIAMAN DI JORONG KAMPUNG ALANG, KENAGARIAN MUARO KIAWAI, KECAMATAN GUNUNG TULEH, KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT, SEBAGAI PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT;

TELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA;

TELAH MEMERIKSA DAN MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI DAN SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

DUDUK PERKARA

MENGUTIP SEGALA URAIAN TENTANG HAL INI SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/PDT.G/2019/PA.TALU TANGGAL 17 JULI 2019 MILADIYAH BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 DZULKAIDAH 1440 HIJRIYAH YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI;
2. MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON KONVENSI (ZUL AFRICAL BIN H. MUNSIR) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJI TERHADAP TERMOHON KONVENSI (RIA AFRIANTI BINTI ALDAR SUKRI) DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA TALU;
3. REKONVENSI

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENETAPKAN ANAK PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI YANG BERNAMA M. ZULKI RAINDA ALDONA, LAHIR PADA TANGGAL 26 MEI 2017, BERADA DI BAWAH HADLANAH/PENGASUHAN PENGGUGAT REKONVENSI (RIA AFRIANTI BINTI ALDAR SUKRI), DENGAN KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI PEMEGANG HAK HADHANAH/PENGASUHAN ANAK MEMBERI AKSES KEPADA TERGUGAT REKONVENSI UNTUK BERTEMU DENGAN ANAKNYA;
3. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH ANAK SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM DICTUM ANGKA 2 DI ATAS KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI, SEJUMLAH RP800.000,00 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP BULAN, SAMPAI DENGAN ANAK TERSEBUT DEWASA DAN/ATAU MANDIRI DENGAN PENAMBAHAN 20 % (DUA PULUH PERSEN) SETIAP TAHUNNYA, DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;
4. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH MADLIYYAH/LAMPAU KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) ;
5. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH IDDAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH);
6. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR MUTAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI BERUPA UANG SEJUMLAH RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH);
7. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN AKIBAT PERCERAIAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM DICTUM ANGKA 4, 5, DAN 6 DI ATAS, SESAAT SEBELUM IKRAR TALAK DIUCAPKAN;
8. MENYATAKAN PETITUM GUGATAN REKONVENSI ANGKA 10 TIDAK DAPAT DITERIMA;
9. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;
10. KONVENSI DAN REKONVENSI

• MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP246.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

MEMBACA AKTA PERMOHONAN BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA TALU YANG MENYATAKAN BAHWA PADA HARI SENIN TANGGAL 29 JULI 2019 KUASA HUKUM TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH PULA DIBERITAHUKAN KEPADA PIHAK LAWAN TANGGAL 2 AGUSTUS 2019;

BAHWA PEMBANDING DAN TERBANDING TELAH DIBERITAHUKAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAQE), SESUAI RELAAS PEMBERITAHUAAN UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA BANDING (INZAQE) PADA TANGGAL YANG SAMA YAITU TANGGAL 23 AGUSTUS 2019, NAMUN KEDUA BELAH PIHAK TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING ( INZAGE ) SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TALU DENGAN TANGGAL YANG SAMA YAITU TANGGAL 23 AGUSTUS 2019;

BAHWA PEMBANDING TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2019 DAN TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERBANDING PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 2019, SEDANGKAN TERBANDING TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2019 DAN TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PEMBANDING TANGGAL 22 AGUSTUS 2019;

BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING TELAH DIDAFTAR DALAM REGISTER PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG NOMOR 47/PDT.G/2019/PTA.PDG. TANGGAL 29 AGUSTUS 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING INI DIAJUKAN OLEH TERMOHON/PEMBANDING DALAM TENGGANG WAKTU BANDING HARI KE-10 SETELAH PUTUSAN DIUCAPKAN DAN SESUAI DENGAN TATA-CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (1), PASAL 10 DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 JO PASAL 199 AYAT (1) R.BG SEHINGGA PERMOHONAN BANDING INI SECARA FORMIL HARUS DINYATAKAN DAPAT DITERIMA (ONTVANKELIJK VERKLAARD);

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG SEBAGAI JUDEX FACTI SETELAH MEMPELAJARI DAN MENELITI SECARA SEKSAMA BERKAS PERKARA YANG DIMINTAKAN PEMERIKSAAN DALAM TINGKAT BANDING TERSEBUT, BESERTA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/PDT.G/2019/PA.TALU., TANGGAL 17 JULI 2019 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 ZULQAIDAH 1440 HIJRIYAH BESERTA PERTIMBANGAN HUKUM DIDALAMNYA DAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN TERMOHON/PEMBANDING SERTA KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON/TERBANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

MENIMBANG, BAHWA DALAM HAL UPAYA PERDAMAIAN, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPERKARA, BAIK OLEH MAJELIS HAKIM SENDIRI, MAUPUN MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR MUHAMMAD IRFAN, S.HI NAMUN TERNYATA UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TIDAK BERHASIL, SESUAI DENGAN LAPORAN MEDIATOR TANGGAL 20 MARET 2019. OLEH KARENA ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 154 AYAT (1) R.BG JO PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO PASAL 31 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016, SEHINGGA PROSES PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGATIF DAPAT DILANJUTKAN;

DALAM KONVENSI

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA BERKAS PERKARA BANDING YANG TERDIRI DARI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/PDT.G/2019/PA.TALU, TANGGAL 17 JULI 2019 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 ZULQAIDAH 1440 HIJRIYAH, DENGAN SEMUA PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BERITA ACARA SIDANG, DAN SURAT-SURAT LAINNYA, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR DAN SEPENUHNYA DAPAT DISETUJUI DIAMBIL ALIH MENJADI PENDAPAT SENDIRI, NAMUN DEMIKIAN DIPANDANG PERLU UNTUK MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA PEMOHON/TERBANDING DALAM SURAT GUGATANNYA TANGGAL 19 FEBRUARI 2019 YANG DIDAFTAR DI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA TALU DENGAN REGISTER NOMOR 133/PDT.G/2019/PA.TALU, TELAH MEMBERIKAN HAL IHWAL YANG MELANDA KEHIDUPAN RUMAH TANGGANYA YANG PADA POKOKNYA SEJAK BULAN NOPEMBER 2015 KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING MULAI GOYAH SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG SULIT UNTUK DIRUKUNKAN KEMBALI ;

MENIMBANG, BAHWA POKOK MASALAH DALAM PERKARA INI ADALAH ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS YANG PUNCAKNYA TERJADI PADA TANGGAL 30 NOPEMBER 2018 PEMOHON/TERBANDING TELAH PERGI DARI RUMAH TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA KE RUMAH ORANGTUANYA DAN TERMOHON/PEMBANDING JUGA PERGI KE RUMAH ORANGTUANYA, SEJAK SAAT ITU PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING TELAH PISAH RUMAH DAN TIDAK LAGI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MASING-MASING SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUAMI ISTRI, DENGAN DEMIKIAN YANG MENJADI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERKARA INI ADALAH PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 ;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS HARUS MEMPERHATIKAN PASAL 70 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 JO. PASAL 134 KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG MENENTUKAN BAHWA PERCERAIAN DENGAN ALASAN TERSEBUT DAPAT DIKABULKAN APABILA TELAH CUKUP ALASAN BAGI HAKIM MENGENAI SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DENGAN MENDENGAR KETERANGAN DARI PIHAK KELUARGA DAN ORANG-ORANG YANG DEKAT DENGAN SUAMI ISTRI ITU SERTA TELAH DIPERTIMBANGKAN SECARA SEKSAMA APAKAH PERSELISIHAN TERSEBUT BENAR-BENAR BERPENGARUH BAGI KEUTUHAN KEHIDUPAN SUAMI ISTRI, SEHINGGA BERAKIBAT TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA ;

MENIMBANG, BAHWA BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPERKARA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, JO. PASAL 22 AYAT (2) DAN PASAL 31 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975, JO. PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DENGAN MEMERINTAHKAN KEPADA KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MENGHADIRKAN KELUARGA DAN ATAU ORANG DEKAT MASING-MASING UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA ;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENEGUHKAN DALIL-DALILNYA PEMOHON/ TERBANDING TELAH MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI DARI KELUARGA YAITU NISMAR BINTI ZAKIRUDDIN (BIBI PEMOHON/TERBANDING) PAHRUL ROZI BIN BAKAR (PAMAN PEMOHON/TERBANDING). DEMIKIAN JUGA TERMOHON/PEMBANDING TELAH MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI, YULIARNI BINTI M. YUNUS (NENEK TERMOHON/PEMBANDING) DAN TATI WARNI BINTI MASRIL (TEMAN PEMOHON/ TERBANDING), MASING-MASING DI BAWAH SUMPAH TELAH DIDENGAR KETERANGANNYA ;

MENIMBANG, BAHWA PARA SAKSI YANG DIAJUKAN BAIK OLEH PEMOHON/TERBANDING MAUPUN OLEH TERMOHON/PEMBANDING PADA POKOKNYA MENERANGKAN BAHWA RUMAH TANGGA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING TIDAK RUKUN LAGI SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN PEMOHON/TERBANDING TELAH BERPISAH TEMPAT TINGGAL DENGAN TERMOHON/PEMBANDING, PEMOHON/TERBANDING DAN TERMOHON/PEMBANDING TELAH PERGI KE RUMAH ORANGTUA MASING-MASING ;

MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA PERSIDANGAN DI ATAS PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING TIDAK LAGI TINGGAL DALAM SATU RUMAH SEJAK TANGGAL 30 NOPEMBER 2018 LEBIH KURANG SUDAH SEMBILAN BULAN SAMPAI SEKARANG, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA MESKIPUN SECARA LAHIRIYAH ANTARA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING MASIH TERIKAT DALAM IKATAN PERKAWINAN, AKAN TETAPI SECARA BATINIYAH HUBUNGAN MEREKA SUDAH PECAH DAN PUTUS, APALAGI PEMOHON/TERBANDING BERSIKERAS TIDAK MAU RUKUN LAGI DENGAN TERMOHON/PEMBANDING ;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN ADANYA SIKAP YANG BERTOLAK BELAKANG ANTARA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING, MAKA KEADAAN YANG DEMIKIAN MENURUT AKAL SEHAT SUDAH TIDAK MUNGKIN DAPAT DIHARAPKAN UNTUK RUKUN KEMBALI DALAM RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA, KEKAL, SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH SEBAGAIMANA MAKSUD DAN TUJUAN PERKAWINAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ;

MENIMBANG. BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, DAN OLEH KARENA BERBAGAI MACAM USAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK SUDAH DITEMPUH NAMUN TIDAK BERHASIL, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ANTARA PEMOHON/TERBANDING DENGAN TERMOHON/PEMBANDING TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM ;

MENIMBANG, BAHWA BERKAITAN DENGAN PERKARA A-QUO MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 19 JANUARI 1999
NOMOR 44.K/AG/1998 MENGABSTRAKSIKAN KAIDAH HUKUM, BAHWA BILAMANA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA SUAMI ISTRI TELAH TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA DAN DIDUKUNG OLEH FAKTA TIDAK BERHASILNYA MAJELIS HAKIM MERUKUNKAN KEMBALI PARA PIHAK YANG BERSENGKETA SEBAGAI SUAMI ISTERI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 39 SECARA YURIDIS PERMOHONAN PEMOHON/TERBANDING UNTUK BERCERAI DENGAN TERMOHON/ PEMBANDING HARUS DIKABULKAN ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/.PDT.G/2019/PA.TALU, TANGGAL 17 JULI 2019 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 ZULQAIDAH 1440 HIJRIYAH DALAM KONVENSI HARUS DIKUATKAN ;

DALAM REKONVENSI

MENIMBANG, BAHWA DALAM JAWABANNYA, TERMOHON/PEMBANDING MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI, MAKA DALAM PERKARA INI TERMOHON/ PEMBANDING DISEBUT SEBAGAI TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING DAN PEMOHON/TERBANDING DISEBUT SEBAGAI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING ;

MENIMBANG, BAHWA ATAS GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSNYA, PADA PRINSIPNYA PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENAMBAHKAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING MENUNTUT NAFKAH ANAK SETIAP BULAN SEBESAR RP15.000.000,00 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) SETIAP BULAN, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN TENTANG NAFKAH ANAK DALAM REKONVENSI DIKTUM AMAR ANGKA 3. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH ANAK SEJUMLAH RP800.000,00 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP BULAN SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA DAN/ATAU MANDIRI DENGAN PENAMBAHAN 20% (DUA PULUH PERSEN) SETIAP TAHUNNYA DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI ;

MENIMBANG, BAHWA ATAS PUTUSAN TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT, DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA ANAK ADALAH MERUPAKAN DARAH DAGING DARI PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING YANG BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERI NAFKAH ANAKNYA SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA ATAU MANDIRI, MAKA MELIHAT KEPADA GAJI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING SEBAGAI SOPIR KEMUDIAN KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN ANAK YANG SELALU MENINGKAT SERTA NILAI TUKAR RUPIAH YANG SEMAKIN MENURUN MAKA WAJAR DAN PANTAS PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR NAFKAH UNTUK SATU ORANG ANAKNYA YANG BERNAMA M. ZULKI RIANDA ALDONA SETIAP BULAN SEBESAR RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA ATAU MANDIRI DENGAN PENAMBAHAN 10% (SEPULUH PERSEN) SETIAP TAHUN DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ;

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI/ PEMBANDING TENTANG NAFKAH LAMPAU MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUS PADA AMAR NOMOR 4. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH MADLIYYAH/LAMPAU KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH), PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR DIAMBIL ALIH MENJADI PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, MAKA HARUS DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI/PEMBANDING TENTANG NAFKAH IDDAH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUS DALAM AMAR PUTUSAN NOMOR 5 MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH IDDAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING SEJUMLAH RP 3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH),

MENIMBANG, BAHWA NAFKAH IDDAH WAJIB DIBAYARKAN OLEH SUAMI KEPADA BEKAS ISTRINYA DALAM MASA IDDAH DAN DALAM PERSIDANGAN PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING MELAKUKAN PERBUATAN NUSYUZ, MAKA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING BERUPA BUKTI SURAT (P.1) DUPLIKAT BUKU NIKAH DAN BUKTI SURAT (P.2) KARTU KELUARGA (PEMOHON SEBAGAI KEPALA KELUARGA) PEKERJAAN PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING DALAM KEDUA BUKTI SURAT TERSEBUT ADALAH WIRASWASTA MAKA KEWAJIBAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH TERHADAP BEKAS ISTERINYA SELAMA MASA IDDAH DAN HARUS DICOCOKKAN DENGAN PEKERJAAN DAN KEWAJARAN KEBUTUHAN HIDUP MINIMAL SEORANG BEKAS ISTRI DAN ANAKNYA SETIAP BULAN ;

MENIMBANG, BAHWA MELIHAT GAJI PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI SETIAP BULAN KURANG LEBIH RP3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH), DISAMPING KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH IDDAH PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI MEMPUNYAI TANGGUNGAN UNTUK MENAFKAHI ANAKNYA SETIAP BULAN MAKA BERDASARKAN PASAL 149 HURUF (B) KOMPILASI HUKUM ISLAM, WAJAR DAN PATUT PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR NAFKAH IDDAH KEPADA TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING SELAMA MASA IDDAH SEJUMLAH RP1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) PER BULAN X 3 BULAN =
RP3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH);

MENIMBANG, BAHWA TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI MENUNTUT UTANG KEPADA BANK BRI SEMASA PERKAWINAN DENGAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING SEJUMLAH RP80.000.000,00 (DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK DIBAGI 2 (DUA) YAKNI SEJUMLAH RP40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) DIBEBANKAN KEPADA PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDIING, ATAS TUNTUTAN TERSEBUT PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING MEMBERIKAN JAWABAN MENYATAKAN MENOLAK UNTUK MEMBAYAR DENGAN ALASAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING TIDAK IKUT MENIKMATI HASIL DARI UTANG TERSEBUT ;

MENIMBANG, BAHWA ATAS TUNTUTAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSNYA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT UTANG YANG DIDALILKAN OLEH TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING DALAM PERSIDANGAN BELUM TERUNGKAP DENGAN JELAS SEJAK KAPAN BERUTANG, BERAPA UTANG YANG SUDAH DILUNASI DAN BERAPA SISA YANG HARUS DIBAYAR, MAKA GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI TENTANG UTANG TERSEBUT DIKATEGORIKAN KABUR DAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING TENTANG MUTHAH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUS MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR MUTAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI BERUPA UANG SEJUMLAH RP5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH), PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR DIAMBIL ALIH MENJADI PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN HARUS DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA BAIK DALAM KONVENSI MAUPUN DALAM REKONVENSI, SEMUANYA TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HAL ITU HANYA MERUPAKAN PENGULANGAN SAJA DEMIKIAN JUGA DALAM KONTRA MEMORI BANDING DARI PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING, MAKA KEBERATAN-KEBERATAN TERMOHON/PEMBANDING DAN PEMOHON/TERBANDING TIDAK PERLU LAGI DIPERTIMBANGKAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DI ATAS MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/PDT.G/2019/PA.TALU TANGGAL 17 JULI 2019 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 ZULQAIDAH 1440 HIJRIYAH HARUS DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, MAKA BIAYA PERKARA INI DI TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA TERMOHON/PEMBANDING;

MENGINGAT SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DALIL-DALIL SYARI YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING;

• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 133/PDT.G/ 2019/PA.TALU, TANGGAL 17 JULI 2019 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 ZULQAIDAH 1440 HIJRIYAH YANG DIMOHONKAN BANDING DENGAN PERBAIKAN AMAR YANG SECARA KESELURUHANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI;
2. MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON KONVENSI (ZUL AFRICAL BIN H. MUNSIR) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJI TERHADAP TERMOHON KONVENSI (RIA AFRIANTI BINTI ALDAR SUKRI) DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA TALU;

1. REKONVENSI

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;

1. MENETAPKAN ANAK PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI YANG BERNAMA M. ZULKI RAINDA ALDONA, LAHIR PADA TANGGAL 26 MEI 2017, BERADA DI BAWAH HADLANAH/PENGASUHAN PENGGUGAT REKONVENSI (RIA AFRIANTI BINTI ALDAR SUKRI), DENGAN KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI PEMEGANG HAK HADHANAH/PENGASUHAN ANAK MEMBERI AKSES KEPADA TERGUGAT REKONVENSI UNTUK BERTEMU DENGAN ANAKNYA;

1. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH ANAK SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM DICTUM ANGKA 2 DI ATAS KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI, SEJUMLAH RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) SETIAP BULAN, SAMPAI DENGAN ANAK TERSEBUT DEWASA DAN/ATAU MANDIRI DENGAN PENAMBAHAN 10 % (SEPULUH PERSEN) SETIAP TAHUNNYA, DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;

1. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH MADLIYYAH/LAMPAU KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) ;
2. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR NAFKAH IDDAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEJUMLAH RP3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH);

1. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR MUTAH KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI BERUPA UANG SEJUMLAH RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH);

1. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN AKIBAT PERCERAIAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM DICTUM ANGKA 4, 5, DAN 6 DI ATAS, SESAAT SEBELUM IKRAR TALAK DIUCAPKAN;
2. MENYATAKAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI ANGKA 10 TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

1. KONVENSI DAN REKONVENSI

• MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING PADA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP246.000,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

• MEMBEBANKAN KEPADA TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

DEMIKIAN DIPUTUSKAN DALAM PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG PADA HARI KAMIS TANGGAL 19 SEPTEMBER 201 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 19 MUHARRAM 1441 HIJRIYAH, OLEH KAMI DRS. H. ZAINAL ARIFIN, M.H., SEBAGAI KETUA MAJELIS, DRS. H. SYAMSIR SULEMAN DAN DRS. H. FIRDAUS HM., S.H., M.H. , MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA. PUTUSAN DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA HARI JUMAT TANGGAL 11 OKTOBER 2019 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 11 SHAFAR 1441 HIJRIYAH OLEH KETUA MAJELIS TERSEBUT DENGAN DIHADIRI OLEH HAKIM-HAKIM ANGGOTA DAN DIBANTU OLEH MUHAMMAD RAFKI, S.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI DENGAN TIDAK DIHADIRI OLEH PEMBANDING DAN TERBANDING.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. BIAYA PROSES RP134.000,00

2. REDAKSI RP 10.000,00

3. MATERAI RP 6.000,00

JUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ria Afrianti binti Aldar Sukri, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Kampung Alang, Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Kasmanedi, SH., CPL, Ramadhani, SH., CPL., Joni Efendi, SH., dan Afrianto, SH., semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum ?SKILL LAW? yang beralamat di Perumahan Pasaman Indah, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

melawan

Zul Africal bin H. Munsir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jorong Kampung Alang, Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Talu tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Zul Africal bin H. Munsir) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (Ria Afrianti binti Aldar Sukri) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Zulki Rainda Aldona, lahir pada tanggal 26 Mei 2017, berada di bawah hadlanah/pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Ria Afrianti binti Aldar Sukri), dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut?ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4, 5, dan 6 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menyatakan petitum gugatan rekonvensi angka 10 tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
10. Konvensi dan Rekonvensi

• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzaqe), sesuai relaas pemberitahuaan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaqe) pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2019, namun kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( inzage ) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 6 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2019, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 29 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding hari ke-10 setelah putusan diucapkan dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 199 Ayat (1) R.Bg sehingga permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai judex facti setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Talu., tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Irfan, S.HI namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Talu, telah memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak bulan Nopember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon/Terbanding telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah orangtuanya dan Termohon/Pembanding juga pergi ke rumah orangtuanya, sejak saat itu Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon/ Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu Nismar binti Zakiruddin (Bibi Pemohon/Terbanding) Pahrul Rozi bin Bakar (Paman Pemohon/Terbanding). Demikian juga Termohon/Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi, Yuliarni binti M. Yunus (Nenek Termohon/Pembanding) dan Tati Warni binti Masril (Teman Pemohon/ Terbanding), masing-masing di bawah sumpah telah didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan baik oleh Pemohon/Terbanding maupun oleh Termohon/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pergi ke rumah orangtua masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 30 Nopember 2018 lebih kurang sudah sembilan bulan sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Pemohon/Terbanding bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a-quo menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999
Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/ Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/.Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini Termohon/ Pembanding disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Terbanding disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya, pada prinsipnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tentang nafkah anak dalam Rekonvensi diktum amar angka 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa anak adalah merupakan darah daging dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang berkewajiban untuk memberi nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka melihat kepada gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai sopir kemudian kebutuhan dan kepentingan anak yang selalu meningkat serta nilai tukar rupiah yang semakin menurun maka wajar dan pantas Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anaknya yang bernama M. Zulki Rianda Aldona setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding tentang nafkah lampau Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus pada amar nomor 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tentang nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dalam amar putusan Nomor 5 ?Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?,

Menimbang, bahwa nafkah iddah wajib dibayarkan oleh suami kepada bekas istrinya dalam masa iddah dan dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melakukan perbuatan nusyuz, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti Surat (P.1) Duplikat Buku Nikah dan bukti surat (P.2) Kartu Keluarga (Pemohon sebagai kepala keluarga) pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam kedua bukti surat tersebut adalah Wiraswasta maka kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap bekas isterinya selama masa iddah dan harus dicocokkan dengan pekerjaan dan kewajaran kebutuhan hidup minimal seorang bekas istri dan anaknya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa melihat gaji Pemohon/ Tergugat Rekonvensi setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), disamping kewajiban membayar nafkah iddah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan untuk menafkahi anaknya setiap bulan maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, wajar dan patut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan =
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut utang kepada Bank BRI semasa perkawinan dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) yakni sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbandiing, atas tuntutan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban menyatakan menolak untuk membayar dengan alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ikut menikmati hasil dari utang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat utang yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam persidangan belum terungkap dengan jelas sejak kapan berutang, berapa utang yang sudah dilunasi dan berapa sisa yang harus dibayar, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang utang tersebut dikategorikan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang muth?ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut?ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat Banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal itu hanya merupakan pengulangan saja demikian juga dalam kontra memori banding dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Talu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar?i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Pembanding;

• Menguatkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 133/Pdt.G/ 2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang secara keseluruhannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Zul Africal bin H. Munsir) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (Ria Afrianti binti Aldar Sukri) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

1. Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Zulki Rainda Aldona, lahir pada tanggal 26 Mei 2017, berada di bawah hadlanah/pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Ria Afrianti binti Aldar Sukri), dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut?ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4, 5, dan 6 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10 tidak dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

1. Konvensi dan Rekonvensi

• Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tingkat pertama sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

• Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 19 September 201 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum?at tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)