Putusan PN BANJARMASIN
Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.

Putusan

Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. Tanggal 7 Oktober 2014 —- ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI - ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI - SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA
Nomor	Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus
Kata Kunci
Tahun	2014
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN BANJARMASIN
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	- Chrisfajar Sosiawan
Hakim Anggota	-bagus Handoko, . - Dana Hanur
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	2. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, Terdakwa II ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI, Terdakwa III SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;3. Membebaskan para terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer ; 4. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, Terdakwa II ROBIN RAHMADI Bin (Alm) SURADI, Terdakwa III SUPARNI Binti (Alm) SANREDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ?turut serta melakukan tindak pidana K O R U P S I ? ;5. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 ( lima pupuh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 ( satu ) bulan;6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap putusan ini ;7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;8. Menetapkan barang bukti berupa :1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 953.A Tahun 2007 Tentang Pemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM) Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah laut Tahun Anggaran 2007.2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah,Bantuan Sosial,Belanja Bagi Hasil,Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Laut 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :900/2667/SJ tertanggal 08 Nopember 2007 Tentang Hibah dan Bantuan Daerah.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.6. Surat Laporan Pertanggung Jawaban Nomor : 028/ASOS-MTL/TALA/V/08 tertanggal 08 Mei 2008 tentang Penyaluran Dana Hibah dari Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut kepada LSPBM yang dilakukan sebagai pinjaman dengan persyaratan yang diatur dan disepakati dalam RAT Asosiasi (terlampir) dan Distribusi pinjaman yang sudah disalurkan kepada LSPBM sampai bulan April 2008 sebesar Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) terlampir.7. Surat Laporan Pertanggung Jawaban Nomor :028/ASOS-MTL/TALA/VIII/08 tertanggal 08 Agustus 2008 tentang Penyaluran Dana Hibah dari Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut kepada LSPBM yang dilakukan sebagai pinjaman dengan persyaratan yang diatur dan disepakati dalam RAT Asosiasi (terlampir) dan Distribusi pinjaman yang sudah disalurkan kepada LSPBM sampai bulan Juli 2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) terlampir.8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Belanja Penguatan Modal Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut Tahun 2007.9. Foto Copy Akta Notaris/PPAT Kabupaten Tanah Laut Ir. DEVI KESUMAWARDANI,SH. tertanggal 28 Desember Nomor : 36 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Asosiasi Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyakarat Mitra Tanah Laut.10. Surat Undangan yang dibuat Pengurus Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut Nomor : 003/ASOS-MTL/TALA/I/08 tertanggal 08 Januari 2008 yang ditujukan kepada Pengurus LSPBM dan Pengawas LSPBM mengenai Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2007 Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut tempat digedung Balairung Kabupaten Tanah Laut pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2008 Jam : 08.00 Wita.11. Surat Teguran dari Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Nomor: 934/328/BPKKD/2008 tertanggal 06 April 2008 yang ditujukan Kepada Ketua Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut sehubungan dengan adannya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Repbulik Indonesia Perwakilan Banjarmasin dengan Surat Tugas Nomor : 58/ST/XIX.Bjm/04/2008 tanggal 07 April 2008. Ditemukan bahwa bantuan hibah pada Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut Kegiatan Penguatan Modal LSP-BM se Tanah Laut sampai saat ini masih belum melengkapi dan menyerahkan bukti/data dukung pertanggungjawaban/rincian atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Tanah Laut meskipun batas akhir waktu penyerahan pertanggungjawaban sesuai kesepakatan telah lewat.12. Lampiran foto copy dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesejahteraan Sosial tentang menanggapi temuan BPK RI terhadap penggunaan dana Hibah sebesar Rp.1,2 Milyar yang dialokasikan melalui APBD tahun 2007 untuk penguatan modal LSP-BM melalui Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut.13. Foto Copy Berita Acara Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Yang pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu delapan pukul 10.00 s/d 14.00 Wita bertempat di Kantor Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut, telah diadakan Rapat Koordinasi Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut, yang dihadiri oleh pengurus dan Pengawas Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut Delapan orang, Daftar hadir Rapat Koordinasi dilampirkan dalam Notulen ini sebagai kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan.14. Foto Copy Surat Asosiasi LSP-BM Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :004/ASOS-MTL/TALA/II/07 perihal Surat Permohonan Penguatan Modal untuk LSPBM Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2007 yang ditanda tangani ETNA SETIATIN.15. Foto Copy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 412.21/607/BPMD & KESSOS Perihal : Pencairan Dana Hibah Kepada Asosiasi LSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H.Atmari selaku Plt. Kepala BPMD & Kessos. Agar tetap terlampir dalam perkara.8. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	7 Oktober 2014
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

46

9