Putusan PA TALU
187/Pdt.G/2019/PA TALU

Putusan PA TALU Nomor 187/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Gatot Sukoco, SE bin Soepono) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (Umi Haniah binti Maulan) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah dengan total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Mut?ah berupa seperangkat alat sholat berupa mukena dan sajadah;
   1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah dan menyerahkan mut?ah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut pada amar Rekonvensi angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
   2. Menetapkan anak bernama Muhammad Raehan Fadilah bin Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 25 November 2005 dan Nayla Ayu Ramadani binti Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 23 Juli 2012, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Umi Haniah binti Maulan);
   3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi (Umi Haniah binti Maulan) sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (Gatot Sukoco, SE bin Soepono) guna bertemu dengan dua orang anak yang bernama Muhammad Raehan Fadilah bin Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 25 November 2005 dan Nayla Ayu Ramadani binti Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 23 Juli 2012;
   4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Raehan Fadilah bin Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 25 November 2005 dan Nayla Ayu Ramadani binti Gatot Sukoco, SE, lahir pada tanggal 23 Juli 2012, minimal sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);