Putusan PN ROKAN HILIR
590/Pid.B/LH/2017/PN RHL

Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 590/Pid.B/LH/2017/PN RHL
Tanggal 19 Maret 2018 — Penuntut Umum:
RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
1.ASYARI Alias SIAS Bin SYAHRIN
2.SADRIZAL Alias SADRI Bin SYAHRIN
3.RANO WIJAYA Alias RANO Bin ARIFIN

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwaIAsyari Alias Sias Bin Syahrin, Terdakwa IISadrizal Alias Sadri Bin SyahrindanRano Wijaya Alias Rano Bin Arifintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-samadengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa IAsyari Alias Sias Bin Syahrin, Terdakwa IISadrizal Alias Sadri Bin Syahrin danRano Wijaya Alias Rano Bin Arifinoleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara selama1 (satu)Tahundan 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sebesarRp.500.000.000,-(Lima Ratus JutaRupiah)dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana masing-masing selama3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

• 1 (satu) unit gerobak tarik sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1169K483819 dan Nomor Mesin JBC1E1483659 yang bermuatan kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak 1 (satu) ton;
• 1 (satu) unit gerobak tarik sepeda motor merk Kawasaki Blitz warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB21184K465244 dan Nomor Mesin JB2TE1460721 yang bermuatan kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak 1 (satu) ton;
• 1 (satu) unit gerobak tarik sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8FD125X5J418647 dan Nomor Mesin 4031D417837 yang bermuatan kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak 1 (satu) ton.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);