1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANJARBARU
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN BANJARBARU
153/Pid.Sus/2014/PNBjb

    Putusan PN BANJARBARU Nomor 153/Pid.Sus/2014/PNBjb
    Tanggal 26 Agustus 2014 — KARTINI Alias TITIN Binti TUHALUS
    Nomor 153/Pid.Sus/2014/PNBjb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci Narkotika
    Tahun 2014
    Tanggal Register 16 Juli 2014
    Lembaga Peradilan PN BANJARBARU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Hasanur Rachman Syah Arif
    Hakim Anggota Ricco Imam Vimayzar, Sma Fandun
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan TerdakwaKARTINI Alias TITIN Binti TUHALUStelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahundan pidana dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) Lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih 4,82 gram;- 1 (satu) buah kotak rokok cempaka light;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Merah Hitam;- 1 (satu) unit SPM Yamaha / 1KP A/T warna hitam dengan Nopol DA 6431 AAJ beserta STNKnya An. Kartini; Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) lembar Jaket tangan panjang Merk Nevada begaris putih warna ungu;Dikembalikan kepada Terdakwa;5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(limaribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 26 Agustus 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

18
9