Putusan PT BANDUNG
99/PID/2016/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 99/PID/2016/PT BDG
Tanggal 12 Mei 2016 —Pembanding/Jaksa Penuntut : Lira Apriyanti.SH
Terbanding/Terdakwa : LIS ANGGREINI Binti Alm. RAMLI HUSIN

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA TERTANGGAL 23 NOPEMBER 2015, KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK, DENGAN ALASAN YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

• BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN YANG BERKEMBANG DAN HIDUP DALAM MASYARAKAT DAN TIDAK MEMBUAT EFEK JERA BAGI TERDAKWA;
• BAHWA TIDAK ADA RASA TANGGUNG JAWAB DALAM DIRI TERDAKWA SEHINGGA DENGAN SENGAJA TERDAKWA MEMANFAATKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI SALES MARKETING PT. SETIAJAYA MOBILINDO UNTUK MENGHASILKAN KEUNTUNGAN UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN TELAH MERUGIKAN PERUSAHAAN ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERNYATA TIDAK ADA HAL-HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI FAKTA BARU YANG DAPAT MERUBAH KESIMPULAN YANG TELAH DIAMBIL OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA ;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DAN MENELITI BERKAS PERKARA, BERITA ACARA PERSIDANGAN, SERTA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TANGGAL 1 MARET 2016, NOMOR 21/PID.B/2016/PN.DPK., MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BAHWA TERDAKWA TERBUKTI DENGAN SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPADA TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN SENDIRI OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TANGGAL 1 MARET 2016, NOMOR 21/PID.B/2016/PN.DPK. DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUSLAH DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DITAHAN MAKA TERHADAP LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN HARUSLAH DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN SERTA SELAMA PEMERIKSAAN MAJELIS HAKIM TIDAK MENEMUKAN ALASAN HUKUM YANG DAPAT MERUBAH STATUS PENAHANAN TERDAKWA, MAKA KEPADA TERSDAKWA DIPERINTAHKAN TETAP BERADA DALAM TAHANAN ;

MENIMBANG, BAHWA DALAM HAL INI TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH, DAN DIPIDANA, MAKA BIAYA PERKARA UNTUK KEDUA TINGKAT PENGADILAN DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA;

MEMPERHATIKAN PASAL 374 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA KETENTUAN HUKUM LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 Nopember 2015, keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Depok, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa;
• Bahwa tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri terdakwa sehingga dengan sengaja terdakwa memanfaatkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales marketing PT. Setiajaya Mobilindo untuk menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan telah merugikan perusahaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fakta baru yang dapat merubah kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Maret 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Dpk., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Maret 2016, Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Dpk. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat merubah status penahanan terdakwa, maka kepada tersdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dipidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;