Putusan PN MATARAM
263/Pid.B/2020/PN Mtr

Putusan PN MATARAM Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mtr
Tanggal 2 Juli 2020 —Penuntut Umum:
1.LALU RUDY GUNAWAN
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
Hj. ZAKIAH

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Zakiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?MENGGUNAKAN SURAT PALSU ?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Zakiah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana terssebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana telah melakukan tidak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy SHM No. 875/Desa Bengkel, Gambar Situasi tanggal 7 Agustus 1996 No. 2072/1996, Luas 3.726 M2 an. DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN, yang diterbitkan oleh BPN Kab. Lobar Tanggal 13 Maret 1997 (telah dilegalisir);
2. Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP: 52.01.030.006.037-0140.0 letak objek pajak Subak babakan Lauk Desa Bengkel, Kec.Labuapi, kab.Lobar, nama dan alamat wajib pajak DIYAHMAT Rungkang luas 4.200 M2 (telah dilegalisir);
3. Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Aim. DIAHMAD/H. AKHMAD WAHIDIN, tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
4. Copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para ahli waris dari DIAHMAD Als. H. AKHMAD WAHIDIN tanggal 20 Mei 2019 (telah dilegalisir);
5. Copy Silsilah Keluarga dari H. AHMAD WAHIDIN (Aim) + Hj. RAKMAH (Aim) tanggal 12 juli 2017 yang ditandatanganioleh H. AKHMAD WAHIDIN / H. SIBAWAEH (telah dilegalisir);
6. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 25/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 21 Oktober 2013 (telah dilegalisir);
7. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 52/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 04 Februari 2015 (telah dilegalisir);
8. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 43/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 07 Januari 2016 (telah dilegalisir);
9. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 80/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 September 2017 (telah dilegalisir);
10. Copy Putusan PT Mataram Nomor: 13/PDT.G/2018/PT.MTR tanggal 23 Maret 2018 (telah dilegalisir);
11. Copy Putusan PTUN Mataram Nomor: 14/G/2012/PTUN.MTR tanggal 29 Nopember 2012 (telah dilegalisir);
12. Copy Putusan PN Mataram Nomor: 287/Pdt.G/2016/PN.MTR tanggal 30 maret 2016 (telah dilegalisir);
13. Surat Keterangan Tanah Nomor 27/1/10/1957 tanggal 18 Pebroeari 1957 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Loear Ipeda Mataram wajib pajak an. HADJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;
14. Copy yang telah dilegalisir SK Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prov. NTB Nomor SK.520.1/05/28/05/P3HT/62/96 Tanggal 29 Agustus 1996 ;
15. Copy yang telah dilegalisir Salinan Gambar Situasi ;
16. Copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran atas nama DYAHMAT Alias H. AKHMAD WAHIDIN sebesar Rp.309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sebagai uang pemasukan kepada Negara, Daerah serta YDL atas pemberian hak milik Tanggal 29 Agustus 1996 ;
17. Copy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat yang dimohonkan oleh H. AKHMAD WAHIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tanggal 25 Januari 1997..

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1. Asli Surat yang ditandatangani oleh s.d.t.o. Mamiq Husni j.a.s. jurutulis tanggal 11 Djuni 1950 yang Diaturkan Kehadapan Paduka Tuan Kepala Pemerintahan jang terhormat di Selong;
2. Asli Surat No. 1168/21 Selong, tanggal 8 Februari 1951 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan Kepada Bapa Kepala Daerah di Mataram;
3. Asli Surat No. 3374/21 Mataram, tanggal 11 Oktober 1952 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Barat, Atjara: Uang tillage Sedahan distrik Ampenan Barat, bulan Oktober 1952;
4. Asli Surat No. P 4/12/3516-52 Mataram, tanggal 19 Feberuari 1953 yang d tandatangani oleh a/n. Kepala Daerah Lombok. Pd. Sekretaris.ub. Kepala Bagian Pegawai M.E. Ngefak, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara: Pemilihan Kliang Desa Djerowaru;
5. Asli Surat No. 1008/Up/Rahasia Mataram, tanggal 4 Maret 1954 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Lombok, A.p. Sekretaris Daerah, U.b. Kepala Bagian Pegawai W. GIRSANG lc yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Pemerintah Lombok Timur di Selong, Atjara : Kepala desa selubung ketang;
6. Asli Surat No. 61/Rahasia Selong tanggal 14 Februari 1955 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Lombok Timur yang ditujukan kepada Kepala Daerah Lombok di Mataram, Atjara: Kepala desa Selebung-Ketangga;
7. Asli Surat No. Bpgk. 14/5/399 lampiran 8 lb. Surat Pendaftaran Mataram, tanggal 4 Djuni 1956 yang ditandatangani oleh A.n. KEPALA DAERAH LOMBOK Bahagian Penjelasaian Golongan Ketjil R. Mursajid, yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR IMIGRASI di DENPASAR Atjara: Mutasi;
8. Asli Surat No. SK.244/Ka DJAKARTA, 25-10-1957 yang ditandatangani oleh SESUAI DENGAN BUNJI SURAT KEPUTUSAN TSB Kepala Muda Djawatan Agraria R.S. Gandasoebrata, TURUNAN dari surat keputusan Menteri Agraria;
9. Asli Surat No. PETA.4/14/38 tanggal 28 April 1958 yang ditandatangani oleh Menteri Agraria Mr. SOENARJO, yang ditujukan kepada Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di DJAKARTA PERIHAL: Pemindahan hak atas tanah dan barang tetap lainnja EX Undang-Undang No. 24/1954jo. Undang-UndangNo. 761/1957;
10. Asli Surat No. DD. 1/4/1. Mataram tanggal 22 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala daerah Swatantra Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, Sekretaris, Ub. Kepala Bagian Desa I Nyoman Mandra

Anjaran, yang ditujukan kepada Gubernur /Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara di SINGARADJA, ATJARA: Tanda djasa bagi Kepala2 Desa jang telah berdjasa kepada Pemenritah ;

1. Asli Surat No. U.P. 7/5/35-690 DJAKARTA, Tanggal 22 FEBRUAR1 1960 yang ditandatangani oleh sesuai dengan aslinja Sekertari Djenderal R.M. Soeprapto, KUTIPAN dari buku daftar surat keputusan menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

Dikembalikan kepada NI KETUT WESANITA, PNS pada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV NTB

1. Surat Keterangan Nomor 135/1/10/1980 tanggal 26 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. 1 Ipeda Mataram wajib pajak an. HAJI HALIL, PIPIL Nomor 1 dan 106;
2. Silsilah keluarga H. HALIL Bin DATU TUAN RADE Alias H. RAIS tertanggal 26 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hj. SYIPAIYAH;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: Um/14.5/169/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu yang menyatakan bahwa benar warga RT 02 Dusun Merembu, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atas nama TGH. HALIL telah meninggal dunia tahun 1973 karena Sakit.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. ZAKIAH

1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;