1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT DENPASAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PT DENPASAR
159/Pdt/2020/PT.DPS

    Putusan PT DENPASAR Nomor 159/Pdt/2020/PT.DPS
    NI MADE INDAH UDAYANI melawan KOMANG YUDI LESMANA
    Nomor 159/Pdt/2020/PT.DPS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Pdt 159
    Tahun —
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua I Gusti Lanang Dauh
    Hakim Anggota Ida Bagus Dwiyantara, H. Amin Ismanto
    Panitera Aa Istri Agung Mirah
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;2. Memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Singaraja Nomor 251/ Pdt.G/2020/ PN Sgr tanggal 18 Agustus2020 sepanjang hak asuh dari anak-anak sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat / sekarang Terbanding untuk sebagian;2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang di langsungkan secara agama hindu di Banjar Dinas Kloncing Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2003 dan perkawinan itu sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNI/Swn/2005 tertanggal 5 Januari 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap; 4. Menolak gugatan Pihak Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Pihak Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam pengadilan tingkat Pertama maupun pengadilan tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan —
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

72
23