1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Perdata

Putusan PT PALU
49/PDT/2017/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 49/PDT/2017/PT PAL
    Tanggal 26 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat II : SALIM AMIN PANGKA alias SALEMU
    Terbanding/Penggugat : HERRI SIULAN
    Turut Terbanding/Tergugat I : SRIWIDODO alias MAS WIWID
    Nomor 49/PDT/2017/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Tanah
    Kata Kunci Objek Sengketa Tanah
    Tahun 2017
    Tanggal Register 22 Agustus 2017
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Tamrin Tarigan
    Hakim Anggota H Ahmad Yunus, M.hbrdahlan Sinaga
    Panitera - Zainudin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI :

    - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT II TERSEBUT;

    - MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR 16/PDT.G/2017/PN PSO, TANGGAL 20 JUNI 2017, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, AMAR PUTUSAN SELENGKAPNYA MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

    DALAM EKSEPSI :

    - MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT II.

    DALAM POKOK PERKARA

    1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;

    2. MENYATAKAN BAHWA AKTA JUAL-BELI TANAH NOMOR 113/AG-200/1979, TANGGAL, 29 MEI 1979, ANTARA INDO TAA LAHAMI SEBAGAI PIHAK PENJUAL DAN HERRI SJIULAN SEBAGAI PIHAK PEMBELI, YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT AMPANA KOTA (PPAT), YANG DISAKSIKAN OLEH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN BAILO), DENGAN BATAS-BATAS;

    - UTARA DENGAN JALAN RAYA PROVINSI/KINTAL AMIN PANGKA;

    - TIMUR DENGAN SUNGAI TAMANYAPO;

    - SELATAN DENGAN KEBUN KELAPA DJ. LADJANO/M.D.G.

    - BARAT DENGAN A. PANGKA/M.D.G.

    ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM;

    3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA SEBAHAGIAN TANAH (OBYEK SENGKETA) A QUO DENGAN BATAS-BATAS;

    - UTARA DENGAN JALAN RAYA PROVINSI/KINTAL AMIN PANGKA;

    - TIMUR DENGAN TANAH PENGGUGAT (HERI SJIULAN);

    - SELATAN DENGAN KEBUN KELAPA DJ. LADJANO/M.D.G.

    - BARAT DENGAN A. PANGKA/M.D.G.

    ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT;

    4. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT-TERGUGAT MENGUASAI OBYEK SENGKETA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

    5. MENYATAKAN MENURUT HUKUM JUAL-BELI ATAUPUN PERBUATAN HUKUM LAINNYA YANG DAPAT MENYEBABKAN PERALIHAN DAN PENGUASAAN OBYEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT I SRIWIDODO ALIAS MAS WIWID ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN SEMUA SURAT-SURAT YANG TERBIT ATAS OBYEK SENGKETA ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

    6. MENGHUKUM TERGUGAT-TERGUGAT ATAU SIAPA SAJA YANG MENGUASAI OBYEK SENGKETA UNTUK KELUAR DAN MENGEMBALIKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT SECARA SERTA MERTA DAN DALAM KEADAAN KOSONG DAN AMAN;

    7. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP. 200.000.- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN MELAKSANAKAN PUTUSAN KEPADA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT SEJAK PUTUSAN TERSEBUT BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

    8. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP.150.000.- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

    9. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;

    - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pso, tanggal 20 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut, amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak eksepsi Tergugat II.

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menyatakan bahwa akta jual-beli tanah Nomor 113/AG-200/1979, Tanggal, 29 Mei 1979, antara Indo Taa Lahami sebagai pihak penjual dan Herri Sjiulan sebagai pihak pembeli, yang dibuat dihadapan Camat Ampana Kota (PPAT), yang disaksikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Bailo), dengan batas-batas;

    - Utara dengan Jalan Raya Provinsi/Kintal Amin Pangka;

    - Timur dengan Sungai Tamanyapo;

    - Selatan dengan kebun kelapa Dj. Ladjano/M.D.G.

    - Barat dengan A. Pangka/M.D.G.

    Adalah sah dan berkekuatan hukum;

    3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebahagian tanah (obyek sengketa) a quo dengan batas-batas;

    - Utara dengan Jalan Raya Provinsi/Kintal Amin Pangka;

    - Timur dengan tanah Penggugat (Heri Sjiulan);

    - Selatan dengan kebun kelapa Dj. Ladjano/M.D.G.

    - Barat dengan A. Pangka/M.D.G.

    Adalah hak milik Penggugat;

    4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

    5. Menyatakan menurut hukum Jual-beli ataupun perbuatan hukum lainnya yang dapat menyebabkan peralihan dan penguasaan obyek sengketa kepada tergugat I Sriwidodo alias Mas Wiwid adalah perbuatan melawan hukum, dan semua surat-surat yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

    6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk keluar dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dan dalam keadaan kosong dan aman;

    7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan kepada Terbanding semula Penggugat sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

    8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

    9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
    Tanggal Musyawarah 26 Oktober 2017
    Tanggal Dibacakan 26 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


68
15