1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN TANJUNG PINANG
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTUN TANJUNG PINANG
15/G/2015/PTUN-TPI

    Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2015/PTUN-TPI
    Tanggal 26 Januari 2016 —CV. HAPPY LAND; Melawan KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM;
    Nomor 15/G/2015/PTUN-TPI
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 12 Nopember 2015
    Lembaga Peradilan PTUN TANJUNG PINANG
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua - Tedi Romyadi
    Hakim Anggota - Dien Novita, Verroes
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; 3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajibannya untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor: 225/BPMPTSP-BTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Surat Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Happy Land; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Tergugat pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 26 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

124
49