1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. TUN

Putusan MAHKAMAH AGUNG
34 P/HUM/2006

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2006
    Tanggal 22 Januari 2010 — I. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA ATAU INDONESIAN MINING ASSOCIATION (API-IMA)., II. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA ATAU INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) vs MENTERI KEHUTANAN R.I.;

    Nomor 34 P/HUM/2006
    Tingkat Proses Peninjauan Kembali
    Klasifikasi TUN
    Kata Kunci HAK UJI MATERIIL
    Tahun 2010
    Tanggal Register 14 September 2006
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Paulus Effendi Lotulung
    Hakim Anggota Imam Soebechi, Achmad Sukardja
    Panitera A.k. Setiono
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL HUM SEBAGIAN, KECUALI PEMOHON PROVISI DAN KALIMAT ANGKA 3 BUNYI ANGKA 5
    Catatan Amar 1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk sebahagian ;2. Menyatakan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 20/1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan serta bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah-Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :a. PP No. 59/1998 jo PP 74/1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan ;b. PP 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi Sumber Daya Mineral ; danc. PP 34/2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan ;3. Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diberitahukan kepada Menteri Kehutanan/Termohon dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melaksanakan perintah tersebut maka demi hukum Permenhut P.14/2006 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 22 Januari 2010
    Tanggal Dibacakan 22 Januari 2010
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

149
79