1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PADANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT PADANG
5/TIPIKOR/2019 /PT PDG

    Putusan PT PADANG Nomor 5/TIPIKOR/2019 /PT PDG
    Tanggal 4 Maret 2019 — H. ADRIAN ASRIL.

    Nomor 5/TIPIKOR/2019 /PT PDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Korupsi
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT PADANG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Panusunan Harahap
    Hakim Anggota Firdaus, Taswir, Hakim Pengadilan Tinggi Padang
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar MENGADILI- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 24/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Pdg,atas nama terdakwa H.Adrian Asril tanggal 17 Desember 2018, kecuali sekedar mengenai amar dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa H. ADRIAN ASRIL tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair,2. Menyatakan Terdakwa H. ADRIAN ASRIL tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua;3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ADRIAN ASRIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;5. Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.113.239.550 (Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 8. Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) berkas asli Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan Hak No. 18933 /2015 tanggal 9 Juni 2015, An. H. ADRIAN ASRIL;2. 1 (satu) berkas asli Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan Hak No. 18934 /2015 tanggal 9 Juni 2015, An. H. ADRIAN ASRIL;3. 1 (satu) berkas asli Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan Hak No. 19024 /2015 tanggal 9 Juni 2015, An. H. ADRIAN ASRIL.4. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : In.05/KS.01.1/ 1224/ 2014 tanggal 10 September 2014, beserta lampiran perihal Penyampaian Hasil Kesepakatan, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bid. Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Imam Bonjol Padang;5. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/ 01/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Syairman, Iqbal, Adrian Asril dan Syafril selaku Pihak yang dimediasi dan Rivaldi, S.Sit, Dkk selaku pihak Mediator dari Kantor Pertanahan Kota Padang;6. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Etipal Als. Iqbal dan Marni, serta Prof. Dr. H. Salmadanis, MA selaku KPA IAIN Imam Bonjol Padang dan Hj. Eli Satria Pilo, SH selaku Notaris/PPAT;7. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Etipal Als. Iqbal dan Helmi, serta Prof. Dr. H. Salmadanis, MA selaku KPA IAIN Imam Bonjol Padang dan Hj. Eli Satria Pilo, SH selaku Notaris/PPAT;8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Etipal Als. Iqbal dan Dewi Novita, serta Prof. Dr. H. Salmadanis, MA selaku KPA IAIN Imam Bonjol Padang dan Hj. Eli Satria Pilo, SH selaku Notaris/PPAT;9. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5109 An. Helmi, beserta lampiran foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan / Penegasan Hak An. Helmi;10. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5111 An. Marni, beserta lampiran foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan / Penegasan Hak An. Marni;11. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5113 An. Marni, beserta lampiran foto copy Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan / Penegasan Hak An. Marni.12. 1 (satu) bundel asli Proposal Pengembangan Kampus IAIN Imam Bonjol Padang;13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Proses Pembebasan Tanah Di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Untuk Pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010 yang telah dilegalisir;14. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah (IAIN Imam Bonjol Padang 2013), yang telah dilegalisir;15. 1 (satu) bundelfoto copy LaporanKeuangan IAIN Imam Bonjol Padang Periode 31 Desember 2010 TahunAnggaran 2010, yang telah dilegalisir;16. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian Aset (berupa tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang di Sungai Bangek Kec. Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro&Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.17. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pertama Berkas H. Adrian Tahun 2010.18. 1 (satu) bidang tanah seluas 28.791 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang sesuai Gambar Ukur Nomor : 1308/2015;19. 1 (satu) bidang tanah seluas 32.900 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang sesuai Gambar Ukur Nomor : 1322/2015;20. 1 (satu) bidang tanah seluas 62.000 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang sesuai Gambar Ukur Nomor : 1323/2015.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 4 Maret 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

89
48