Putusan PT JAKARTA
28/PID.TPK/2020/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum

M E N G A D I L I :

1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERSEBUT ;
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 4 / PID.SUS / TPK / 2020 / PN JKT.PST, TANGGAL 15 JUNI 2020, DENGAN MENGUBAH LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, YANG BUNYI SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

2.1. MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA MIFTAHUL ULUM TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;

2.2. MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENANYA TERHADAP TERDAKWA MIFTAHUL ULUM DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 ( ENAM ) TAHUN, DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3( TIGA) BULAN;

2.3. MENETAPKAN AGAR MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

2.4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

3. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI YANG TELAH DILEGALISIR PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/P TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI KABINET KERJA PERIODE TAHUN 2014-2019; DAN SETRUSNYA .....

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA IMAM NAHRAWI;

4. MENYATAKAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

5. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN Jkt.Pst, tanggal 15 Juni 2020, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

2.1. Menyatakan bahwa Terdakwa MIFTAHUL ULUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

2.2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MIFTAHUL ULUM dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3( tiga) bulan;

2.3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; dan setrusnya .....

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM NAHRAWI;

4. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);