1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA MEDAN
  4. Perdata Agama

Putusan PTA MEDAN
154/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

    Putusan PTA MEDAN Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
    Tanggal 10 Desember 2019 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
    Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama
    Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Cerai Talak
    Tahun 2019
    Tanggal Register 3 Desember 2019
    Lembaga Peradilan PTA MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua Dra.masdarwiaty
    Hakim Anggota H. Abd. Mannan Hasyim, Brh. Abdullah Tgk Nafi
    Panitera H. Syofyan Sauri
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    • MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING;
    • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 1386/PDT.G/2018/ PA. MDN., TANGGAL 07 OKTOBER 2019 MILADIYAH BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 06 SAFAR 1441 HIJRIYAH DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT :

    DALAM KONVENSI

    1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON ;
    2. MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON (SUGITO BIN SUPARDI) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJI TERHADAP TERMOHON (UMI KALSUM BINTI H. SYAIMAN DJEMAN) DIHADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA MEDAN;

    DALAM REKONVENSI

    1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
    2. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMBERIKAN KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING BERUPA :
      2.1. NAFKAH SELAMA MASA IDDAH SEJUMLAH RP2.000.000,00 (DUA JUTA RUPIAH)
      2.2. MASKAN SEJUMLAH RP1.500.000.00(SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
      2.3. KISWAH SEJUMLAH RP1.500.000.00(SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
      2.4. MUTAH BERUPA EMAS MURNI BENTUK RANTAI SEBERAT 10 (SEPULUH) GRAM;
    3. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR DAN ATAU MENYERAHKAN HAK-HAK PENGGUGAT/PEMBANDING SEBAGAIMANA DIKTUM PUTUSAN ANGKA 1 (SATU) DI ATAS SECARA TUNAI SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DILAKSANAKAN;
    4. MENYATAKAN SEBAGIAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONT VAN KLIJKE VERKLAARD)
    5. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELEBIHNYA;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    - MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON/TERBANDING MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP516.000,00 (LIMA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH);

    • MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar Menerima permohonan banding Pembanding;- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pematangsiatar Nomor 183/Pdt.G/ 2019/PA.Pst tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah, yang amar lengkapnya sebagai berikut :Dalam Konvensi1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 Mei 2016, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang tersebut dalam amar angka 2 diatas sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari perceraian sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);4.2. Mut?ah berupa perhiasan emas London seberat 25 (dua puluh lima) gram;5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Desember 2019
    Tanggal Dibacakan 10 Desember 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

100
31