1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN JAKARTA UTARA
1184/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1184/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
    Tanggal 19 Januari 2016 — NOMI alias PINPIN binti HOK HENG
    Nomor 1184/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 2 September 2015
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Joseph V. Rahantoknam
    Hakim Anggota Slamet Suripto, Idik Wuryanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya 2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI SEMUA DAKWAAN PENUNTUT UMUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Nomi alias Pinpin binti Hok Heng tersebut datas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsdair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi mega warna putih berikut SIM Card Nomor 085375477777;- 1 (satu) buah I Phone 5 warna silver beserta SIMCard;- 1 (satu) buah KTP atas nama Nomi alias Pinpin dengan NIK 31720146038300009;- ATM BCA An. Nomi dengan Nomor6019002585732581;- 1 (satu) buah key BCA An. Nomi., dikembalikan kepada Nomi alias Pinpin. Sedangkan barang bukti berupa fotocopy:- 1 (satu) berkas Print out rekening koran Bank BCA 746017968 dan aplikasi pembukaan rekening an. Nomi als. Pinpin;- 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA 4081230484 dan aplikasi pembukaan rekening an. Nomi als. Pinpin; dan- Alat bukti yang diajukan Terdakwa berupa CD dilengkapi surat pengantar dari BCA dan transkrip percakapan antara petugas/CSO BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 19 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

86
51