Putusan PN BOJONEGORO
7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Putusan PN BOJONEGORO Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Bjn
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
HARMINTO selak Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero TbkBojonegoro Dkk
Tergugat:
NUR WAHYUDI

Menimbang, bahwa gugatan Nomor : 7/ PDT.G.S/2019/PN Bjn antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 6 Bojonegoro melawan Nur Wahyudi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa Nur Wahyudi sebagai Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman hutang piutang dari Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bojonegoro sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3846-01-001513-10-0 tanggal 28 Agustus 2008, dalam surat pengakuan hutang tersebut diperjanjikan jika pokok pinjamannya berikut bunga harus dbayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 bulan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa Nur Wahyudi sebagai Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 dengan tunggakan pokok sebesar Rp 53.155.200,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 23.978.600,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), denda / penalty sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total kewajiban yaitu sebesar Rp 79.633.800,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang selanjutnya masuk dalam kategori kredit macet ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjamannya Tergugat memberikan dan menyerahkan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 52 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 295 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan ? Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita dari gugatan Penggugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 yang diajukan sebagai bukti awal dalam berkas, telah terdapat adanya fakta bahwa pihak ? pihak yang mengikatkan diri dalam hutang piutang dengan pihak Penggugat terdapat 2(dua) pihak yaitu Nur Wahyudi umur 38 tahun, pekerjaan dagang beras, pemegang KTP Nomor 3522150903700001, tertanggal 29 Maret 2007, dan Mamik Wurdayaningsih, isteri dari Nur Wahyudi, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, pemegang KTP Nomor : 3522154512710001 tertanggal 29 Maret 2007 keduanya bertempat tinggal di daerah tingkat II Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Bojonegoro Desa Pacul RT 22 RW 3 terdapat klausul didalamnya ? dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini ?, yang mana kedudukan dari Nur Wahyudi dan Mamik Wurdayaningsih merupakan sama ? sama sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat, dari pemeriksaan pendahuluan tersebut diketahui terdapat adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang sebagai debitur dengan PT. Bank Rayak Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak kreditur akan tetapi dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya mendudukan sdr. Nur Wahyudi un sich sebagai Tergugat tidak turut menarik Mamik Wurdyaningsih yang turut juga mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang tersebut sebagaimana bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor 3846-01-001513-10-0 tertanggal 28 Agustus 2008 sehingga menurut hakim dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat terdapat adanya pihak yang tidak turut digugat meski memiliki kepentingan hukum yang sama dengan pihak Tergugat sebagai pihak yang berhutang yaitu sdr. Mamik Wurdyaningsih dalam sengketa perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo dengan terdapat adanya kekurangan pihak didalamnya karena tidak didudukannya pihak yang yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini maka hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 7/PDT.G.S/2019/PN Bjn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.