1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAKARTA
4/PID.TPK/2019/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2019/PT DKI
    Tanggal 31 Januari 2019 —Pembanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
    Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
    Nomor 4/PID.TPK/2019/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2019
    Tanggal Register 11 Januari 2019
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Iel Dalle Pairunan
    Hakim Anggota H. Hening Tyastanto, Cnbrh. Rusydi
    Panitera Yulman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ;

    - MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANGGAL 13 DESEMBER 2018 NOMOR : 79/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST. SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN, PIDANA DENDA DAN PIDANA PENGGANTI DENDA KEPADA TERDAKWA YANG DIMINTAKAN BANDING SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

    1. MENYATAKAN TERDAKWA JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PASAL 5 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 64 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, DAN PIDANA DENDA SEJUMLAH RP250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    NO.

    BB

    URAIAN BARANG BUKTI

    1

    2

    1

    2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT JOHANES KOTJO INCREASES STAKES IN BLACKGOLD.

    2

    1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT LEGALISIR MUTASI REKENING BANK BCA NOMOR REKENING GIRO 1453000005 MATA UANG IDR A.N JOHANES BUDI SUTRISNO K PERIODE 28 DES 2016 S.D 31 JULI 2018.

    3

    1 (SATU) BUAH KTA DPR RI, NO. ANGGOTA: A291 A.N ENI MAULANI SARAGIH.

    4

    1 (SATU) LEMBAR ASLI PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/P TAHUN 2014 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 TENTANG MERESMIKAN SDR. ENI MAULANI S DALAM KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

    5

    1 (SATU) BUNDEL SURAT DENGAN NOMOR: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 TANGGAL 23 MARET 2018 PERIHAL: PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLKAR DAN SUSUNAN ANGGOTA FPG DPR RI ALAT KELENGKAPAN DEWAN.

    6

    1 (SATU) BUNDEL BAHAN RAPAT KONSINYERING KOMISI VII DPR RI YANG DIDALAMNYA TERDAPAT RENCANA DETAIL PROGRAM 35.000 WATT.

    7

    1 (SATU) BUNDEL KEBIJAKAN BATUBARA NASIONAL POKOK BAHASAN 2. PLTU MULUT TAMBANG.

    8

    1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT DOKUMEN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII PLN, JAKARTA, 23 OKTOBER 2017.

    9

    3 (TIGA) LEMBAR ASLI LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN DAN DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO) TERTANGGAL 17 JANUARI 2018.

    10

    4 (EMPAT) LEMBAR DOKUMEN PAPARAN DIREKTUR UTAMA PLN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KETENAGALISTRIKAN KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN, DIRJEN EBTKE DAN PT PLN (PERSERO), SELASA, 24 APRIL 2018.
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ;

    - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, pidana denda dan pidana pengganti denda kepada Terdakwa yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

    1. Menyatakan Terdakwa JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JOHANES BUDISUTRISNO KOTJO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan barang bukti berupa :

    No.

    BB

    Uraian Barang Bukti

    1

    2

    1

    2 (dua) lembar print out ?Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold?.

    2

    1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453000005 mata uang IDR a.n JOHANES BUDI SUTRISNO K periode 28 Des 2016 s.d 31 Juli 2018.

    3

    1 (satu) buah KTA DPR RI, No. Anggota: A291 a.n ENI MAULANI SARAGIH.

    4

    1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang meresmikan Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

    5

    1 (satu) bundel surat dengan Nomor: SJ.00.1918/FPG/DPR/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal: Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golkar dan Susunan Anggota FPG DPR RI Alat Kelengkapan Dewan.

    6

    1 (satu) Bundel Bahan Rapat Konsinyering Komisi VII DPR RI yang didalamnya terdapat Rencana Detail Program 35.000 Watt.

    7

    1 (satu) Bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan 2. PLTU Mulut Tambang.

    8

    1 (satu) bundel print out dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi VII ? PLN, Jakarta, 23 Oktober 2017.

    9

    3 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) tertanggal 17 Januari 2018.

    10

    4 (empat) lembar dokumen Paparan Direktur Utama PLN pada Rapat Dengar Pendapat Panja Ketenagalistrikan Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE dan PT PLN (Persero), Selasa, 24 April 2018.
    Tanggal Musyawarah 31 Januari 2019
    Tanggal Dibacakan 31 Januari 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

409
215