Putusan PN DENPASAR
1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 —Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH

1. Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ?Melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa NI LUH PUTU ARIYANINGSIH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 778.176.453,85,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen), subsidair 8 (delapan) bulan penjara ;
6. Menyatakan titipan uang pengganti sebesar Rp. 778.176.500,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum diperhitungkan untuk membayar uang pengganti ;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/896/HK/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Dauh Puri Klod Kecamatan Denpasar Barat Periode Tahun 2013-2019 ;dst...membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (limaribu rupiah)