- BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH DALAM PUTUSANNYA TELAH SALAH MENERAPKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, BAHWA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TIDAK TEPAT TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA DIKENAKAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, BAHWA JIKALAU TERDAKWA HARUSLAH DIHUKUM, YANG PALING TEPAT ADALAH PASAL 127 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 YAITU KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI, KARENA NARKOTIKA YANG DIGUNAKAN OLEH PEMOHON BANDING/TERDAKWA DIGUNAKAN UNTUK DIRI SENDIRI BUKAN UNTUK DIJUAL KEMBALI OLEH PEMOHON BANDING/TERDAKWA. SEBAGAI CONTOH PUTUSAN PERKARA NO. 2220/PID.B/2008/PN-JAK SEL TANGGAL 5 AGUSTUS 2008, PUTUSAN PERKARA NO. 54/PID.B/2012/PN. SIM TANGGAL 30 APRIL 2012 MENYATAKAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 127 UU RI NO. 35 TAHUN 2009;
- BAHWA KETENTUAN PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIGUNAKAN UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN DALAM RANGKA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, MISALNYA KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN NARKOTIKA UNTUK BANDAR BESAR, PENGEDAR, PENJUAL ATAU KURIR DIPERDAGANGKAN SECARA MELAWAN HUKUM BUKAN UNTUK DIPERGUNAKAN BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON BANDING/TERDAKWA, HAL INI DIKARENAKAN PADA PASAL TERSEBUT TERDAPAT UNSUR KATA/FRASA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I. UNSUR FRASA MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I INILAH YANG SEHARUSNYA DIKENAKAN KEPADA PIHAK YANG MENJADI BANDAR, PENGEDAR, ATAU KURIR. NAMUN SERING DIKENAKAN KEPADA PIHAK PENYALAHGUNA ATAU PECANDU NARKOTIKA HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN MA NO.2199 K/PID.SUS/2012;
- BAHWA SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH BISA MELIHAT FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN TERKAIT DENGAN TUJUAN DARI UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT DALAM PASAL 114 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009, YANG MANA TUJUAN MEMBELI PADA PASAL 114 ADALAH UNTUK DIJUAL KEMBALI BUKAN UNTUK DIPERGUNAKAN SENDIRI SEBAGAIMANA YANG TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PEMBANDING, YANG MANA UNSUR PASAL INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA. BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIDALAM PERSIDANGAN PEMOHON BANDING/TERDAKWA MEMBELI NARKOTIKA DENGAN TUJUAN UNTUK DIPERGUNAKAN SENDIRI, BUKAN UNTUK DIJUAL KEMBALI MAKA SEHARUSNYA TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA DALAM PERKARA INI DI TUNTUT DAN DIJATUHI HUKUMAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH JUGA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, KARENA TERHADAP SEMA TERSEBUT DIPERUNTUKKAN TERHADAP TERDAKWA YANG AKAN DILAKUKAN REHABILITASI AKAN TETAPI TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA LEBIH TEPAT DIKENAKAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- BAHWA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BERUPA :
- 1 (SATU) BUNGKUS KANTONG PLASTIK WARNA HITAM YANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBERAT 303,36 (TIGA RATUS TIGA KOMA TIGA PULUH ENAM) GRAM SETELAH DISISIHKAN UNTUK PENGUJIAN LAB MENJADI 285,95 (DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA KOMA SEMBILAN PULUH LIMA) GRAM;
- 1 (SATU) BUNGKUS KERTAS TEMBAKAU CAP WAYANG;
- 1 (SATU) BUNGKUS NARKOTIKA JENIS SABU-SABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK WARNA BENING SEBERAT 0.40 (NOL KOMA EMPAT PULUH) GRAM;
- 1 (SATU) BUAH ALAT UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG TERBUAT DARI BOTOL AIR MINERAL;
- 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK NOKIA WARNA HITAM;
- BAHWA SEHARUSNYA HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HARUS BERSIFAT RASIONAL, ARTINYA HAKIM HARUS MEMANDANG HUKUM ITU DARI SISI PSIKOLOGISNYA, SEHINGGA MAJELIS HAKIM TIDAK KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DAN APABILA MAJELIS HAKIM SALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN MAKA YANG MENJADI KORBAN DARI KETIDAKADILAN BUKAN SAJA TERDAKWA, MELAINKAN JUGA ANAK DAN ISTRI TERDAKWA JUGA MENJADI KORBAN KETIDAKADILAN DARI PUTUSAN TERSEBUT;
- BAHWA SELAIN ARGUMENTASI HUKUM DIATAS, KAMI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MERASA KEBERATAN ATAS TUNTUTAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TERLALU BERAT DIRASAKAN OLEH TERDAKWA, SEBAB SECARA PSIKOLOGI HUKUM HUKUM BUKANLAH BERSIFAT BALAS DENDAM MELAINKAN BERSIFAT MEMBERI PELAJARAN KEPADA TERDAKWA, AGAR TERDAKWA JERA ATAS PERBUATANNYA, APALAGI TERDAKWA MASIH MUDA YANG HARUS DISADARKAN ATAS KESALAHANNYA, BUKAN UNTUK DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA;
- MEMBATALKAN PUTUSAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : NOMOR 199/PID.SUS/2019/PN BNA TANGGAL 19 AGUSTUS 2019;
- MENYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERDAKWA ZAHRUL BIN MAHMUD BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
- MENYATAKAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DAKWAAN LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR YAKNI MELANGGAR PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- MENGHUKUM TERDAKWA SERINGAN-RINGANNYA;
- MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan tidak tepat terhadap Pemohon Banding/Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu Korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, karena Narkotika yang digunakan oleh Pemohon Banding/terdakwa digunakan untuk diri sendiri bukan untuk dijual kembali oleh Pemohon Banding/terdakwa. sebagai contoh Putusan Perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak Sel tanggal 5 Agustus 2008, Putusan perkara No. 54/Pid.B/2012/PN. Sim tanggal 30 April 2012 ? Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri? sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk bandar besar, pengedar, penjual atau kurir diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, Hal ini dikarenakan pada Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa ?Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?. Unsur frasa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I? inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No.2199 K/Pid.sus/2012;
- Bahwa Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Bisa melihat fakta yang terungkap dipersidangan terkait dengan tujuan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana tujuan membeli pada Pasal 114 adalah untuk dijual kembali bukan untuk dipergunakan sendiri sebagaimana yang tidak pernah dilakukan oleh pembanding, yang mana unsur pasal ini tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Banding/terdakwa. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Pemohon Banding/terdakwa Membeli Narkotika dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali maka seharusnya terhadap Pemohon Banding/terdakwa dalam perkara ini di tuntut dan dijatuhi Hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah keliru dalam mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena terhadap SEMA tersebut diperuntukkan terhadap terdakwa yang akan dilakukan rehabilitasi akan tetapi terhadap Pemohon Banding/Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, berupa :
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 303,36 (tiga ratus tiga koma tiga puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian Lab menjadi 285,95 (dua ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tembakau cap wayang;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0.40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu yang terbuat dari botol air Mineral;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat Rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi Psikologisnya, sehingga majelis hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban dari ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga anak dan istri terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;
- Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh terdakwa, sebab secara psikologi hukum ? Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;
- Membatalkan Putusan Negeri Banda Aceh Nomor : Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna Tanggal 19 Agustus 2019;
- Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Zahrul Bin Mahmud bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ?secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri? sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih-lebih subsidair yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum Terdakwa Seringan-ringannya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 270/PID/2019/PT BNA |
|
Nomor | 270/PID/2019/PT BNA |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika |
Kata Kunci | Narkotika |
Tahun | 2019 |
Tanggal Register | 20 September 2019 |
Lembaga Peradilan | PT BANDA ACEH |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Sigid Purwoko |
Hakim Anggota |
Choiril Hidayat, sarjiman |
Panitera | M. Husin |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENIMBANG, BAHWA PERMINTAAN BANDING OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA-CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG, BAHWA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 YANG PADA POKOKNYA MENGEMUKAN SEBAGAI BERIKUT : BAHWA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERGUNAKAN UNTUK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI; BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, PEMOHON BANDING (TERDAKWA) MOHON AGAR PENGADILAN TINGGI ACEH BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN: APABILA MAJELIS HAKIM YANG MULIA BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO) DENGAN TETAP MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK DASAR (ASASI) TERDAKWA SEBAGAI MANUSIA. MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TANGGAL 27 AGUSTUS 2019 NOMOR 199/PID.SUS/2019/PN BNA, DAN TELAH PULA MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA, HAL ITU SEMUA TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN SEKSAMA OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, SEHINGGA PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA, BAHWA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM, OLEH KARENA ITU PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA UNTUK DIJADIKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING ; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TELAH SESUAI MENURUT HUKUM, KARENA ITU PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN ; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TANGGAL 27 AGUSTUS 2019 NOMOR 199/PID.SUS/2019/PN BNA HARUS DIKUATKAN ; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERSEBUT DIKUATKAN MAKA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN ; MENIMBANG, BAHWA LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN PATUTLAH DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA KEPADANYA HARUS DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING ; MEMPERHATIKAN, PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN; |
Catatan Amar |
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya mengemukan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri; Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Aceh berkenan memberikan putusan: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia. Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ?secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Bna harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; |
Tanggal Musyawarah | 23 Oktober 2019 |
Tanggal Dibacakan | 23 Oktober 2019 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 270/PID/2019/PT_BNA.zip
- Download PDF
- 270/PID/2019/PT_BNA.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada