1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MEDAN
59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

    Putusan PN MEDAN Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
    Tanggal 20 September 2018 —Penuntut Umum:
    VICTOR ANTONIUS,SH.MH
    Terdakwa:
    Drs. SURYANA RES,M.Si
    Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2018
    Tanggal Register 4 Mei 2018
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Ferry Sormin
    Hakim Anggota Hakim Anggota Felix Da Lopez, Br Hakim Anggota Daniel Panjaitan
    Panitera Panitera Pengganti: Mahtina Hanum Hrp
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    Me n g a d i l i

    1. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res telah tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer ;
    2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer ;
    3. Menyatakan Terdakwa DRS. Suryana Res terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi, secara secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. Suryana Res berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
    5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    7. Menyatakan barang bukti berupa :

    No

    Jenis Barang

    1.

    Dokumen dari Kediaman Tersangka CIPTA

    • Surat Tugas Nomor : S-1374/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
    • Surat Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2013 tentang Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai.
    • Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
    • Daftar Spesifikasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M.Djoelham Kota Binjai Dana P-BDB Tahun Anggaran 2012.
    • Daftar Perusahaan Yang bergabung di Gapensi Kota Binjai.
    • Sisa Anggaran sampai dengan Agustus 2016.
    • 1 (satu) buah buku Passport Umroh & Haji Khusus No. B 4377187 atas nama Cipta.
    • Rencana Umum Pengadaan Tahun anggaran 2016.
    • 1 (satu) buah Buku Hasil Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) Tahun 2012
    • 1 (satu) buah Bukuk Paparan Pencerahan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI
    • 1 (satu) buah buku Potensi terjadinya Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
    • Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP
    • 1 (satu) buah buku permasalahan dan Solusi Hukum Pengadaan Penyelenggara oleh IAPI (ikatan Ahli Pengadaan Indonesia).
    • 1 (satu) buah Blangko Buku Cek yang dikeluarkan oleh BANK Sumut.
    • Nota Dinas Dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot Binjai kepada Bapak Walikota Binjai perihal Mohon Keterangan Ahli .
    • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Tahun Anggaran 2013.
    • Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2015
    • Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    • Rencana kerja Naggran satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD tahun anggaran 2012
    • Keputusan Walikota Binjai Nomor 027.367/K/2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang unit layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa pemerintah Kota Binjai Tahun 2012.
    • Keputusan Walikota Binjai Nomor 027-175/K/2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Binjai Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012.
    • Surat Walikota Binjai Nomor R.700.04-11 tanggal 15 Maret 2012 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kota Binjai.
    • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum Daerah.
    • Walikota Binjai Provinsi Sumatera Utara Peraturan Walikota Binjai Nomor Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai
    • Surat Bantuan menyampaikan Surat Mohon Penjelasan/Keterangan dari Kepolisisan Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor K/592/V/2014/Ditreskrimsus tanggal 22 Mei 2014.
    • Surat Permohonan Pelelangan Nomor 020-10104 tanggal 09 Oktober 2013
    • Surat Penyampaian Daftar Piket 2013 yang akan dilelang Nomor 900-472 tanggal 26 Agustus 2013
    • Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Binjai tanggal 20 Agustus 2013.
    • Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:813.2/2586.P/89 tanggal 15 September 1989.
    • 1 (satu) bundel SK atas nama Cipta.
    • 24 (dua puluh empat) buah CD.

    2.

    Dokumen dari Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes

    1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.22-6261/K/2014 tanggal 10 September 2014 tenteng Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Walikota Binjai atas nama Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes dari Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan mengangkatnya dalam Jabatan Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, Eselon II-b.
    Tanggal Musyawarah 20 September 2018
    Tanggal Dibacakan 20 September 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

121
70