Putusan PN SINJAI
63/Pid.Sus/2019/PN Snj

Putusan PN SINJAI Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ERFAH BASMAR. S. KOM. SH
Terdakwa:
ILHAM M, SE ALIAS ILE BIN MADDO

1. Menyatakan terdakwa ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu? sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 ( satu ) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua);
• 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Juli-September 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018;
• 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019;
• 1 ( satu ) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. ILHAM M, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);