Putusan PT MEDAN
75/Pid.Sus/2019/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 75/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 Desember 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan setelah meneliti dan mencermati pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 526/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 Desember 2018 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penagkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasaI 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;