Putusan PN KAB SEMARANG
30/Pdt.G.S/2019/PN Unr

Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 30/Pdt.G.S/2019/PN Unr
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
PT BPR KARTICENTRA ARTHA
Tergugat:
Yun Kasminanto

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bagian III. Alasan Penggugat Huruf (f) angka 2 menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan perjanjian kredit No.0066/SPK/KCA-CA/B-36/IV/18 tersebut diatas Pokok kredit yang di terima Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa sesudah Perjanjian Kredit No.0066/SPK/KCA-CA/B-36/IV/18 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak antara Penggugat dengan Tergugat, beberapa bulan kemudian dilakukan Addendum perjanjian kredit Nomor: 0113/SPK/KCA-CA/B.60/IX/18 pada tanggal 29 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan ditelaah terhadap bukti surat yang terlampir dalam berkas gugatan yaitu perjanjian kredit No.0066/SPK/KCA-CA/B-36/IV/18, Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa dalam perjanjian kredit tersebut terdapat 4 (empat) Pihak yang menjadi Debitur, yakni Yun Kaminanto (Tergugat) dan, Saudari Muswiti Aeni selaku Istri dari Tergugat, dan Saudara Slamet Susyadi selaku Pemilik Jaminan dan Siti Muawanah (isteri pemilik jaminan);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, hanya 1 pihak saja yang digugat oleh Penggugat yaitu Yun Kaminanto (Tergugat), sedangkan 3 pihak lainnya tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, padahal pihak tersebut ada kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerdit No.0066/SPK/KCA-CA/B-36/IV/18 terdapat salah satu jaminan kredit berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2256 atas nama pemegang hak Slamet Susyadi, sehingga dalam hal ini menandakan Saudara Slamet Susyadi memiliki kepentingan dalam perkara a quo. Namun Saudara Slamet Susyadi tidak termasuk dalam pihak perkara a quo, sehingga gugatan perkara a quo ini tidak lagi sedehana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak dalam perkara gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dianggap kurang pihak oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, maka hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 30/Pdt.GS/2019/PN Unr dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.