1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMIL III 16 MAKASSAR
  4. Pidana Umum
  5. Kejahatan terhadap Kesusilaan

Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR
30-K/PM.III-16/AD/III/2019

    Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2019
    Tanggal 9 April 2019 —
    Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2019
    Para Pihak - Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H.- Terdakwa, JAMALUDDINPangkat: PRADANRP: 31150244281094Jabatan: TABAKPAN SMS 2/RU KAMLAT RAIPUR BKesatuan: YONARMED 6/TMR/3 KOSTRAD
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 6 Maret 2019
    Lembaga Peradilan DILMIL III 16 MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PM
    Hakim Ketua Letnan Kolonel Sus Nrp 524404, Wawahyupi
    Hakim Anggota Sultan, L.m Hutabarat, Letnan Kolonel Chk Nrp 11980001820468, Letnan Kolonel Chk Nrp 11980017760771 - Hakim Anggota 2
    Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (k) Nrp 21930148301271
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : XXXX, Pratu NRP XXXX, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ?Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan?. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a. Surat Karumkit TK. II Pelamonia Makassar Nomor: R/24/VER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang hasil Visum Et Repertum atas nama XXXX. b. 1 (satu) lembar foto kamar kost XXXX di Jln. Tallasalapang Kota Makassar tempat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan XXXX. c. 1 (satu) lembar foto kamar kost XXXX di Jln. Manuruki Kota Makassar tempat terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan XXXX. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,00. (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 9 April 2019
    Tanggal Dibacakan 9 April 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

199
85