Putusan PT MAKASSAR
278/PDT/2017/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 278/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 5 Oktober 2017 —Pembanding/Penggugat : Per. NURE,S.Pd BINTI BADE
Terbanding/Tergugat : Lel. SUHERMAN BIN BACO TANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT/PEMBANDING TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;
MENIMBANG, BAHWA ADAPUN MEMORI BANDING PENGGUGAT/PEMBANDING MENGANDUNG ALASAN KEBERATAN SEBAGAI BERIKUT:
BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE YANG MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ADALAH PUTUSAN YANG KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PEMBUKTIAN;
DIKATAKAN DEMIKIAN KARENA TERNYATA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE AMAT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAIMANA YANG TERLIHAT DALAM PERTIMBANGANNYA PADA HALAMAN 16 ALENIA TERAKHIR BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
MENIMBANG, BAHWA KESELURUHAN BUKTI TERTULIS (SURAT-SURAT) TERSEBUT ADALAH FOTOCOPY DAN KESEMUANYA TELAH DIBERI MATERAI CUKUP SESUAI KETENTANG UNDANG-UNDANG BEA MATERAI SERTA DIPERSIDANGAN TELAH DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA KECUALI BUKTI T-6 YANG MERUPAKAN FOTOCOPY DARI FOTOCOPY, SELANJUTNYA KESELURUHAN BUKTI SURAT TERSEBUT TELAH PULA DIPERLIHATKAN KEPADA KUASA HUKUM, PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK LAWANDST;
BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE TERSEBUT DIATAS, ADALAH SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN SEHINGGA SANGAT TERKESAN MAJELIS MEMUTAR BALIKKAN FAKTA HUKUM;
PADAHAL FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN SURAT TERGUGAT NYATA-NYATA ALAT BUKTI SURAT T-5 BERUPA FOTOCOPY SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) ATAS NAMA NURE DAN ALAT BUKTI SURAT T-6 BERUPA FOTOCOPY DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN BUKU 1,2,3 TAHUN 2016 SERTA ALAT BUKTI SURAT T-7 BERUPA FOTOCOPY DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH ADALAH KESEMUANYA DIAJUKAN OLEH TERGUGAT DIPERSIDANGAN DALAM BENTUK HANYA BERUPA FOTOCOPY BELAKA TANPA MEMPERLIHATKAN ASLI DARI FOTOCOPY SURAT TERSEBUT;
ARTINYA SECARA YURIDIS ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT YANG TERTANDA T-5,T-6 DAN T-7 TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA INI, MENGINGAT BAIK ALAT BUKTI SURAT T-5, T-6 MAUPUN T-7 KETIGANYA TIDAK MEMILIKI NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN DISEBABKAN KARENA HANYA SEBATAS FOTOCOPY SAJA (TANPA ASLI), SEHINGGA TIDAK BOLEH TIDAK HARUSLAH DIKESAMPINGKAN (MOHON PERHATIAN/PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM BANDING YTH);
BUKAN HANYA ITU, PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE DALAM PUTUSANNYA HALAMAN 45 ALENIA PERTAMA LAGI-LAGI AMAT SUBYEKTIF DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN MATERI KETERANGAN KETIGA ORANG SAKSI YANG DIAJUKAN OLH TERGUGAT DIPERSIDANGAN TERSEBUT, MAJELIS HAKIM BERKESIMPULAN BAHWA KESELURUHAN SAKSI MENGETAHUI ADANYA PROSES PEMBERIAN OLEH MASE KEPADA TERGUGAT SELAKU CUCU DARI MASE.DST;
BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN WATAMPONE TERSEBUT DIATAS, ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK OBJEKTIF DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN;
KARENA FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN DARI KETERANGAN KESAKSIAN MULA BIN CELLU DIPERSIDANGAN SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENERANGKAN BAHWA PROSES PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA DARI MASE KEPADA TERGUGAT YANG SECARA LISAN PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 TERJAD DIRUMAH MULA YANG DIHADIRI OLEH SAPRI DENGAN ISTRINYA, MULA DENGAN ISTRINYA, ROLA, MASE, SYAHRUDDIN, SERTA TERGUGAT;
SEMENTARA KETERANGAN KESAKSIAN ROLA BIN SAKKA TENTANG PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA DARI MASE KEPADA TERGUGAT PENGETAHUAN SAKSI HANYA SEBATAS PEMBERITAHUAN IN CASU TIDAK HADIR MENYAKSIKAN LANGSUNG TERJADINYA PROSES PEMBERIAN LISAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA TERSEBUT (VIDE KETERANGAN SAKSI ROLA HALAMAN 44 GARIS MENDATAR KEDUA DALAM PUTUSAN PN. WTP);
DENGAN BEGITU, KETERANGAN KESAKSIAN SYAHRUDDIN BIN SAINUDDIN TENTANG PENYAKSIAN LANGSUNGNYA TERJADINYA PROSES PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA SECARA LISAN DARI MASE KEPADA TERGUGAT ADALAH KETERANGAN YANG BERDIRI SENDIRI YANG MENURUT HUKUM TERMASUK KESAKSIAN UNUS TESTIS NULLUS TESTIS (SATU SAKSI BUKAN SAKSI);
DISAMPING ITU PULA, PROSEDUR PROSES TERJADINYA PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH TERSEBUT TIDAK SESUAI DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAKNI DIMANA SEBELUM LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PP 24/1997) BAGI MEREKA YANG TUNDUK KEPADA KUHPERDATA, AKTA HIBAH HARUS DIBUAT DALAM BENTUK TERTULIS DARI NOTARIES NAMUN SETELAH LAHIRNYA PP 24/1997 MAKA SETIAP PEMBERIAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN HARUS DILAKUKAN DENGAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT);
DENGAN MERUJUK PADA KETERANGAN KETIGA ORANG SAKSI TERGUGAT BERNAMA MULA BIN CELLU, ROLA BIN SAKKA DAN SYAHRUDDIN BIN SAINUDDIN LALU KEMUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAKNI PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN KUHPERDATA PASAL 1682, MAKA JELAS DAN TERANG BENDERANG PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA DARI MASE KEPADA TERGUGAT SECARA LISAN ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT DIBATALKAN SEHINGGA PATUT DIKESAMPINGKAN (MOHON PERHATIAN/PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA);
KEMUDIAN MENYANGKUT KETERANGAN KESAKSIAN MULA BIN CELLU DAN ROLA BIN SAKKA TENTANG KEBERATAN HARTA-HARTA PENINGGALAN BADE DAN MASE (ORANG TUA PENGGUGAT) JUGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI, MENGINGAT KETERANGAN KEDUA SAKSI TERGUGAT TERSEBUT DASAR PENGETAHUANNYA BERSUMBER DARI HANYA SEBATAS PEMBERITAHUAN IN CASU TIDAK MELIHAT LANGSUNG, TIDAK MENDENGAR LANGSUNG DAN TIDAK MENGALAMI LANGSUNG, SEHINGGA KETERANGAN KEDUA SAKSI ITU TENTU SAJA TIDAK MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN (TESTIMONIUM DE AUDITU) OLEH KARENA ITU PATUT PULA UNTUK DIKESAMPINGKAN;
MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA
BAHWA BERHUBUNG KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI WATAMPONE TIDAK MENGEDEPANKAN ASAS OBYEKTIFITAS DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI SEHINGGA KEBERPIHAKANNYA LEBIH CENDERUNG KEPADA TERGUGAT BUKTINYA TELAH MEMUTAR BALIKKAN FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN SURAT TERGUGAT DEMI MEMENANGKAN PIHAK TERGUGAT;
PADAHAL FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN SURAT-SURAT DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN BETAPA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT. HAL INI TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BERDASARKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN KETIGA ORANG SAKSI PENGGUGAT BERNAMA AMIR BIN HALING, TAWIR BIN TOLA DAN ALIYAS BIN LAHANG YANG MASING-MASING DIBAWAH SUMPAH PADA POKOKNYA MENERANGKAN BAHWA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH ADALAH MILIK PENGGUGAT YANG DIPEROLEH WARIS DARI AYAH KANDUNGNYA BERNAMA BADE KEMUDIAN BANGUNAN RUMAH YANG DIBANGUN DIATAS TANAH TERSEBUT ADALAH DIBANGUN OLEH PENGGUGAT SAKSI TAHU KARENA SAKSI MENYAKSIKAN LANGSUNG DAN MELIHAT PENGGUGAT BERADA DILOKASI TANAH TEMPAT DIBANGUNNYA RUMAH BATU TERSEBUT KEMUDIAN KETIGA SAKSI MENERANGKAN PULA BAHWA PADA SAAT PENGGUGAT MEMBANGUN RUMAH BATU TERSEBUT IBU KANDUNGNYA BERNAMA MASE SEDANG BERADA DI MALAYSIA DAN KEMBALI SETELAH AYAH KANDUNG PENGGUGAT BERNAMA BADE MENINGGAL DUNIA;
BAHKAN KETERANGAN KETIGA ORANG SAKSI PENGGUGAT TERSEBUT, DIDUKUNG PULA PEMBUKTIAN SURAT-SURAT PENGGUGAT BERUPA FOTOCOPY SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) NO. 579/DTK/IX/1997 (BUKTI P-2) DAN FOTOCOPY SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 ATAS NAMA NURE (BUKTI P-2) YANG KEDUA ALAT BUKTI SURAT TERSEBUT TELAH DICOCOKKAN DAN SESUAI DENGAN ASLINYA;
DENGAN MERUJUK PADA FAKTA-FAKTA HUKUM PEMBUKTIAN PENGGUGAT YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BAIK ALAT BUKTI SURAT-SURAT MAUPUN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG SALING BERSESUAIAN DAN MENDUKUNG SATU SAMA LAIN, MAKA TIDAKLAH DAPAT DIKESAMPINGKAN BEGITU SAJA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN WATAMPONE DENGAN CARA MENGHILANGKAN DAN/ATAU MEMUTARBALIKKAN FAKTA HUKUM YANG NYATA-NYATA SUDAH JELAS FAKTA DAN HUKUMNYA;
MENIMBANG, BAHWA ATAS MEMORI BANDING TERSEBUT TERGUGAT/TERBANDING TELAH PULA MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDINGNYA YANG MENGANDUNG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
BAHWA ALASAN KEBERATAN PENGGUGAT/PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA YANG MENGATAKAN BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ADALAH KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN, SERTA TERKESAN MEMUTAR BALIKKAN FAKTA HUKUM ADALAH ALASAN YANG SANGAT TIDAK BENAR ALIAS MENGADA ADA;
BAHWA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN SANGATLAH JELAS DAN NYATA BAHWA PENGGUGAT/PEMBANDING SENDIRI YANG TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL GUGATANNYA, DIMANA BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT/PEMBANDING TIDAK ADA SATUPUN YANG COCOK DAN BERSESUAIAN DENGAN OBJEK SENGKETA. APALAGI BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT/PEMBANDING BERTANDA P3 YAKNI SURAT TANDA TIDAK KEBERETAN ADALAH PALSU. BEGITU PULA DENGAN KETERANGAN KETIGA SAKSI YANG DIAJAUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING TIDAK ADA SATUPUN YANG MENGETAHUI LANSUNG TENTANG ADANYA PROSES PERALIHAN HAK ATAS OBJEK SENGKETA DARI ORANG TUA PENGGUGAT/PEMBANDING KEPADA PENGGUGAT/PEMBANDING. DAN TIDAK PULA MENGETAHUI TENTANG BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/PEMBANDING SEHINGGA ANTARA BUKTI SURAT DENGAN KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT/PEMBANDING SALING BERTENTANGAN DAN TIDAK BERSESUAIAN. SEDANGKAN BUKTI BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN TERGUGAT/TERBANDING BERSESUAIAN DENGAN OBJEK SENGKETA DAN DIKUATKAN OLEH KETERANGAN PARA SAKSI, BAIK SAKSI TERGUGAT/TERBANDING MAUPUN SAKSI PENGGUGAT/PEMBANDING SENDIRI, SEHINGGA SANGATLAH WAJAR APABILA MAJELIS HAKIM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT/TERBANDING TERSEBUT. OLEH KARENA ITU PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING SELURUHNYA SUDAH SANGAT TEPAT DAN BENAR;
BAHWA ALASAN KEBERATAN PENGGUGAT/PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA YANG MENGATAKAN BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE DALAM PUTUSAN PADA HALAMAN 45 ALENIA PERTAMA LAGI LAGI AMAT SUBJEKTIK DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DAN MENUDUH MAJELIS HAKIM TIDAK OBJEKTIF DAN BERPIHAK SERTA MENYATAKAN BAHWA KETERANGAN KETIGA SAKSI TERGUGAT/TERBANDING SALING BERDIRI SENDIRI ADALAH ALASAN YANG SANGAT TIDAK BENAR KARENA FAKTA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN SANGAT JELAS DAN NYATA DIMANA SAKSI ROLA BIN SAKKA DENGAN DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN BAHWA RUMAH BESERTA TANAH YANG DISENGKETAN SEKARANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT KARENA TERGUGATLAH YANG MERAWAT PER. MASE PADA SAAT SAKIT SAKITAN SAMPAI MENINGGAL DUNIA, HAL TERSEBUT SAKSI KETAHUI LANSUNG KARENA SAKSI HADIR KETIKA PER. MASE MEMBERIKAN RUMAH DAN TANAH SENGKETA KEPADA TERGUGAT DIRUMAH MULA PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 JAM 10 PAGI SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PERTIMBANGAN PADA HALAMAN 22 ALENIA 8, BEGITU PULA KETERANGAN SAKSI SYAHARUDDIN BIN SAINUDDIN YANG DIBAWAH SUMPAH MENERANKAN BAHWA YANG SAKSI KETAHUI, PER. MASE TELAH MEMBERIKAN TANAH DAN RUMAH YANG DISENGKETAKAN SEKARANG KEPADA TERGUGAT SECARA LISAN PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015. KETIKA ITU YANG HADIR PADA SAAT PEMBERIAN ADALAH SAKSI, SAPRI DAN ISTRINYA, MULA DAN ISTRINYA, ROLA, MASE, SERTA TERGUGAT SEBAGAI MANA YNG TERTERA DALAM PERTIMBANGAN PADA HALAMAN 24 ALENIA 4, SEHINGGA SANGATLAH WAJAR APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WATAMPONE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERKESIMPULAN BAHWA KETIGA SAKSI TERGUGAT/TERBANDING MENGETAHUI TENTANG ADANYA PROSES PEMBERIAN TANAH DAN RUMAH SENGKETA DARI PER.MASE KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DAN KETERANGAN PARA SAKSI TERGUGAT ATAU TERBANDING SALING BERSESUAIAN DAN TIDAK BERDIRI SENDIRI DAN UNTUK MEMBUKTIKAN TENTANG FAKTA PERSIDANGAN MAKA TERGUGAT/TERBANDING MENGAJUKAN BUKTI TAMBAHAN BERUPA FLASHDISK YANG ISINYA ADALAH REKAMAN KETERANGAN PARA SAKSI DALAM PERSIDANGAN;
MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA PENGADILAN TINGGI SETELAH MEMERIKSA DAN MENELITI SERTA MENCERMATI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE TANGGAL 1 NOVEMBER 2016 NOMOR 15 / PDT.G 2016 / PN.WP., DAN TELAH PULA MEMBACA SERTA MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA SURAT MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PIHAK PEMBANDING/PENGGUGAT DAN KONTRA MEMORI BANDING DARI TERGUGAT/TERBANDING SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, MAKA PENGADILAN TINGGI DAPAT MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT DI BAWAH INI;
DALAM EKSEPSI
MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERKAIT EKSEPSI DARI TERGUGAT/TERBANDING YANG PADA POKOKNYA MENOLAK EKSEPSI TERSEBUT, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENILAI PERTIMBANGAN TERSEBUT TELAH BENAR DAN TEPAT, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL-ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MEMUTUS EKSEPSI DI TINGKAT BANDING;
DALAM POKOK PERKARA
MENIMBANG, BAHWA ADAPUN GUGATAN POKOK PENGGUGAT/PEMBANDING TERHADAP TERGUGAT/TERBANDING ADALAH MENYANGKUT PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DIMANA TERGUGAT/TERBANDING TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MENGUASAI DAN MENEMPATI TANAH BESERTA BANGUNAN RUMAH BATU PERMANEN MILIK PENGGUGAT/PEMBANDING YANG DIPEROLEH SEBAGAI BAGIAN WARISAN TURUN-TEMURUN TANPA SEIJIN DARI PENGGUGAT/PEMBANDING;
MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT/PEMBANDING ADALAH SALAH SATU ANAK KANDUNG DARI PASANGAN SUAMI-ISTERI BERNAMA BADE (AYAH) DAN MASE (IBU) YANG KEDUANYA TELAH MENINGGAL DUNIA;
MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA MENGENAI TANAH/BANGUNAN SENGKETA ADALAH MERUPAKAN HARTA WARISAN PENINGGALAN DARI BADE (ALMARHUM) YANG TELAH DIPEROLEH DAN DIKUASAI SECARA TURUN-TEMURUN;
MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN SISTIM KEKELUARGAAN DI INDONESIA, KEDUDUKAN SEORANG ANAK ADALAH MERUPAKAN AHLI WARIS UTAMA YANG SECARA HUKUM BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN DARI ORANG TUANYA (ALM);
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT/PEMBANDING YANG TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH DI PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA, MASING-MASING BERNAMA AMIR BIN HALING, TAWIR BIN TOLA DAN ALIYAS BIN LAHANG TELAH TERUNGKAP FAKTA BAHWA TANAH/BANGUNAN SENGKETA ADALAH MERUPAKAN BAGIAN WARIS DARI PENGGUGAT/PEMBANDING, BAHKAN BANGUNAN RUMAH BATU PERMANEN DI ATAS TANAH TERSEBUT TELAH DIBANGUN OLEH PENGGUGAT/PEMBANDING SENDIRI DAN PADA SAAT ITU IBUNYA YANG BERNAMA MASE MASIH BERADA DI MALAYSIA, HAL INI SESUAI PULA DENGAN BUKTI SURAT P-2 BERUPA SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) NO. 579/DTK/IX/1997 ATAS NAMA NURE (PENGGUGAT/PEMBANDING);
MENIMBANG, BAHWA SEBALIKNYA PIHAK TERGUGAT/TERBANDING DALAM PERKARA A QUO HANYALAH BERSTATUS SEBAGAI CUCU DARI ALMARHUM BADE DAN MASE, SEHINGGA BUKAN SEBAGAI AHLI WARIS UTAMA/AHLI WARIS PENGGANTI KARENA ORANG TUANYA SENDIRI YANG BERNAMA BACO TANG MASIH HIDUP;
MENIMBANG, BAHWA ADAPUN DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH/BANGUNAN SENGKETA OLEH TERGUGAT/TERBANDING ADALAH BERUPA SURAT KETERANGAN YANG DITANDA TANGANI SENDIRI OLEH TERGUGAT/TERBANDING TANGGAL 01 MARET 2016 (BUKTI T-2) YANG PADA POKOKNYA MENYEBUTKAN BILA NENEKNYA BERNAMA MASE TELAH MEMBERIKAN ATAU MENYERAHKAN RUMAH BESERTA TANAH KEPADA SUHERMAN BIN BACOTANG (TERGUGAT/TERBANDING) PADA TANGGAL 17-08-2015;
MENIMBANG, BAHWA BUKTI SURAT (BUKTI T-2) TERSEBUT DI ATAS, MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN SENGKETA DARI MASE KEPADA TERGUGAT/TERBANDING, KARENA TIDAK MENPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEPERTI HALNYA AKTA HIBAH TANAH/BANGUNAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN UNDANG-UNDANG;
MENIMBANG, BAHWA SEDANGKAN BUKTI SURAT TERGUGAT/TERBANDING YANG DIBERI TANDA T-1 SAMPAI DENGAN T-10 OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DINILAI BELUM MAMPU MENGUATKAN DALIL-DALIL POKOK TERGUGAT/TERBANDING TERUTAMA TERKAIT DENGAN PEMBERIAN TANAH/BANGUNAN SENGKETA TERSEBUT DARI MASE KEPADA TERGUGAT/TERBANDING,, SEHINGGA BUKTI-BUKTI TERSEBUT HARUS PULA DIKESAMPINGKAN;
MENIMBANG, BAHWA DEMIKIAN PULA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT/TERBANDING TIDAK ADA MENGETAHUI DAN MENERANGKAN DENGAN JELAS TERKAIT PEMBERIAN TANAH/BANGUNAN SENGKETA DARI MASE KEPADA TERGUGAT/TERBANDING;
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT/PEMBANDING DINILAI TELAH MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL POKOK GUGATANNYA, BAHWA TANAH/BANGUNAN SENGKETA ADALAH MERUPAKAN PENINGGALAN DARI ORANG TUANYA BERNAMA BADE DAN MASE (ALMARHUM), SEHINGGA SESUAI HUKUM DAN KEADILAN SUDAH SEPATUTNYA MENJADI BAGIAN WARIS DARI PENGGUGAT/PEMBANDING SELAKU AHLI WARISNYA;
MENIMBANG, BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PENGUASAAN TANAH/BANGUNAN SENGKETA SELAMA INI OLEH TERGUGAT/TERBANDING TELAH MAMPU PULA DIBUKTIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA TERGUGAT/TERBANDING SELAIN TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK YANG SAH ATAS PENGUASAAN TANAH/BANGUNAN SENGKETA, JUGA TELAH TERBUKTI PENGUASAAN TERSEBUT TIDAK SEIJIN DARI PENGGUGAT/PEMBANDING SELAKU PIHAK YANG BERHAK;
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING DAPAT DIKABULKAN SEBAGIAN, KECUALI TUNTUTAN TENTANG UANG PAKSA HARUS DITOLAK, KARENA BILAMANA PUTUSAN INI NANTINYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA PELAKSANAAN EKSEKUSINYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN EKSEKUSI RIIL;
MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN DI ATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DARI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TELAH MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING DAN OLEH KARENA ITU PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2016/PN WTP, TANGGAL 1 NOPEMBER 2017 TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI DAN HARUS DIBATALKAN, DAN SELANJUTNYA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT DENGAN AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT DI BAWAH INI;
MENIMBANG, BAHWA DENGAN DEMIKIAN APA YANG TELAH DIURAIKAN PENGGUGAT/PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA SEBAGAI ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DIPANDANG CUKUP BERALASAN HUKUM SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITERIMA;
MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA OLEH KARENA PIHAK TERGUGAT/TERBANDING, SEBAGAI PIHAK YANG DIKALAHKAN DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING, MAKA SEMUA ONGKOS PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN TERSEBUT SUDAH SEPATUTNYA PULA DIBEBANKAN KEPADANYA YANG BANYAKNYA AKAN DITETAPKAN DALAM AMAR PUTUSAN NANTI;
MENGINGAT UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009, UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 1986 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2004 YANG SELANJUTNYA DITAMBAH DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 49 TAHUN 2009 DAN PASAL-PASAL DARI R.BG./HIR SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERSANGKUT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa adapun Memori Banding Penggugat/Pembanding mengandung alasan keberatan sebagai berikut:
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum acara pembuktian;
Dikatakan demikian karena ternyata pertimbangan dalam putusan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone amat sangat bertentangan dengan fakta hukum pembuktian surat yang diajukan oleh tergugat sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 16 alenia terakhir berbunyi sebagai berikut:
?Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy dan kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentang undang-undang bea materai serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada kuasa hukum, penggugat sebagai pihak lawan?dst?;
Bahwa pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tersebut diatas, adalah sangat tidak sesuai dengan fakta hukum pembuktian yang terungkap dipersidangan sehingga sangat terkesan majelis memutar balikkan fakta hukum;
Padahal fakta hukum pembuktian surat tergugat nyata-nyata alat bukti surat T-5 berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atas nama Nure dan alat bukti surat T-6 berupa fotocopy daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 tahun 2016 serta alat bukti surat T-7 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah kesemuanya diajukan oleh tergugat dipersidangan dalam bentuk hanya berupa fotocopy belaka tanpa memperlihatkan ASLI dari fotocopy surat tersebut;
Artinya secara yuridis alat bukti surat tergugat yang tertanda T-5,T-6 dan T-7 tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini, mengingat baik alat bukti surat T-5, T-6 maupun T-7 ketiganya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian disebabkan karena hanya sebatas fotocopy saja (tanpa asli), sehingga tidak boleh tidak haruslah dikesampingkan (mohon perhatian/pertimbangan Majelis Hakim Banding yth);
Bukan hanya itu, pertimbangan hukum majelis hakim judex facti Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya halaman 45 alenia pertama lagi-lagi amat subyektif dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berbunyi sebagai berikut:
?Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan ketiga orang saksi yang diajukan olh TERGUGAT dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keseluruhan saksi mengetahui adanya proses pemberian oleh MASE kepada TERGUGAT selaku cucu dari MASE?.dst?;
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Watampone tersebut diatas, adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum pembuktian yang terungkap dipersidangan;
Karena fakta hukum pembuktian dari keterangan kesaksian MULA BIN CELLU dipersidangan sama sekali tidak pernah menerangkan bahwa proses pemberian tanah dan rumah sengketa dari MASE kepada tergugat yang secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2015 terjad dirumah MULA yang dihadiri oleh sapri dengan istrinya, MULA dengan istrinya, Rola, Mase, Syahruddin, serta tergugat;
Sementara keterangan kesaksian Rola Bin Sakka tentang pemberian tanah dan rumah sengketa dari Mase kepada tergugat pengetahuan saksi hanya sebatas pemberitahuan in casu tidak hadir menyaksikan langsung terjadinya proses pemberian lisan tanah dan rumah sengketa tersebut (vide keterangan saksi Rola halaman 44 garis mendatar kedua dalam putusan PN. WTP);
Dengan begitu, keterangan kesaksian Syahruddin Bin Sainuddin tentang penyaksian langsungnya terjadinya proses pemberian tanah dan rumah sengketa secara lisan dari Mase kepada tergugat adalah keterangan yang berdiri sendiri yang menurut hukum termasuk kesaksian unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);
Disamping itu pula, prosedur proses terjadinya pemberian tanah dan rumah tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dimana sebelum lahirnya peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (PP 24/1997) bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaries namun setelah lahirnya PP 24/1997 maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
Dengan merujuk pada keterangan ketiga orang saksi tergugat bernama Mula bin Cellu, Rola Bin Sakka dan Syahruddin bin Sainuddin lalu kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan KUHPerdata pasal 1682, maka jelas dan terang benderang pemberian tanah dan rumah sengketa dari Mase kepada tergugat secara lisan adalah tidak sah dan batal demi hukum setidak-tidaknya dapat dibatalkan sehingga patut dikesampingkan (mohon perhatian/pertimbangan Majelis Hakim Banding Yang Mulia);
Kemudian menyangkut keterangan kesaksian Mula Bin Cellu dan Rola Bin Sakka tentang keberatan harta-harta peninggalan Bade dan Mase (orang tua penggugat) juga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara ini, mengingat keterangan kedua saksi tergugat tersebut dasar pengetahuannya bersumber dari hanya sebatas pemberitahuan in casu tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung dan tidak mengalami langsung, sehingga keterangan kedua saksi itu tentu saja tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (testimonium de auditu) oleh karena itu patut pula untuk dikesampingkan;
Majelis Hakim Banding Yang Mulia
Bahwa berhubung karena majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone tidak mengedepankan ?asas obyektifitas? dalam mengadili dan memutus perkara ini sehingga keberpihakannya lebih cenderung kepada tergugat buktinya telah memutar balikkan fakta hukum pembuktian surat tergugat demi memenangkan pihak tergugat;
Padahal fakta hukum pembuktian surat-surat dan keterangan saksi-saksi penggugat telah membuktikan betapa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah milik penggugat. Hal ini terungkap dipersidangan berdasarkan pembuktian keterangan ketiga orang saksi penggugat bernama Amir Bin Haling, Tawir Bin Tola dan Aliyas Bin Lahang yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah adalah milik penggugat yang diperoleh waris dari ayah kandungnya bernama Bade kemudian bangunan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut adalah dibangun oleh penggugat saksi tahu karena saksi menyaksikan langsung dan melihat penggugat berada dilokasi tanah tempat dibangunnya rumah batu tersebut kemudian ketiga saksi menerangkan pula bahwa pada saat penggugat membangun rumah batu tersebut ibu kandungnya bernama Mase sedang berada di Malaysia dan kembali setelah ayah kandung penggugat bernama Bade meninggal dunia;
Bahkan keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut, didukung pula pembuktian surat-surat penggugat berupa fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 579/DTK/IX/1997 (bukti P-2) dan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Nure (bukti P-2) yang kedua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
Dengan merujuk pada fakta-fakta hukum pembuktian penggugat yang terungkap dipersidangan baik alat bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain, maka tidaklah dapat dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Watampone dengan cara menghilangkan dan/atau memutarbalikkan fakta hukum yang nyata-nyata sudah jelas fakta dan hukumnya;
Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang mengandung hal-hal sebagai berikut:
Bahwa alasan keberatan penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone yang menolak gugatan penggugat seluruhnya adalah keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta terkesan memutar balikkan fakta hukum adalah alasan yang sangat tidak benar alias mengada ? ada;
Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangatlah jelas dan nyata bahwa penggugat/pembanding sendiri yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana bukti surat yang diajukan penggugat/pembanding tidak ada satupun yang cocok dan bersesuaian dengan objek sengketa. Apalagi bukti surat yang diajukan penggugat/pembanding bertanda P3 yakni surat tanda tidak keberetan adalah palsu. Begitu pula dengan keterangan ketiga saksi yang diajaukan oleh penggugat/ pembanding tidak ada satupun yang mengetahui lansung tentang adanya proses peralihan hak atas objek sengketa dari orang tua penggugat/pembanding kepada penggugat/pembanding. Dan tidak pula mengetahui tentang bukti surat yang diajukan oleh penggugat/pembanding sehingga antara bukti surat dengan keterangan saksi penggugat/pembanding saling bertentangan dan tidak bersesuaian. Sedangkan bukti ? bukti surat yang diajukan tergugat/terbanding bersesuaian dengan objek sengketa dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi tergugat/terbanding maupun saksi penggugat/pembanding sendiri, sehingga sangatlah wajar apabila majelis hakim mempertimbangkan bukti ? bukti surat yang diajukan oleh tergugat/terbanding tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menolak gugatan penggugat/pembanding seluruhnya sudah sangat tepat dan benar;
Bahwa alasan keberatan penggugat/pembanding dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pengadilan Negeri Watampone dalam putusan pada halaman 45 Alenia pertama lagi ? lagi amat subjektik dan bertentangan dengan fakta ? fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menuduh majelis hakim tidak objektif dan berpihak serta menyatakan bahwa keterangan ketiga saksi tergugat/terbanding saling berdiri sendiri adalah alasan yang sangat tidak benar karena fakta ? fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangat jelas dan nyata dimana saksi ROLA BIN SAKKA dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah beserta tanah yang disengketan sekarang dikuasai oleh tergugat karena tergugatlah yang merawat Per. MASE pada saat sakit ? sakitan sampai meninggal dunia, hal tersebut saksi ketahui lansung karena saksi hadir ketika Per. MASE memberikan rumah dan tanah sengketa kepada tergugat dirumah MULA pada tanggal 10 Agustus 2015 jam 10 Pagi sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan pada halaman 22 Alenia 8, begitu pula keterangan saksi SYAHARUDDIN Bin SAINUDDIN yang dibawah sumpah menerankan bahwa yang saksi ketahui, Per. MASE telah memberikan tanah dan rumah yang disengketakan sekarang kepada tergugat secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2015. Ketika itu yang hadir pada saat pemberian adalah saksi, SAPRI dan istrinya, MULA dan istrinya, ROLA, MASE, serta tergugat sebagai mana yng tertera dalam pertimbangan pada halaman 24 Alenia 4, sehingga sangatlah wajar apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa ketiga saksi tergugat/terbanding mengetahui tentang adanya proses pemberian tanah dan rumah sengketa dari Per.MASE kepada tergugat/terbanding dan keterangan para saksi tergugat atau terbanding saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri dan untuk membuktikan tentang fakta persidangan maka tergugat/terbanding mengajukan bukti tambahan berupa Flashdisk yang isinya adalah rekaman keterangan para saksi dalam persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 1 November 2016 Nomor 15 / Pdt.G 2016 / PN.Wp., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;
DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi dari Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga dapat diambil-alih dan dijadikan pertimbangan untuk memutus eksepsi di tingkat banding;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah menyangkut perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat/Terbanding telah melakukan tindakan menguasai dan menempati tanah beserta bangunan rumah batu permanen milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh sebagai bagian warisan turun-temurun tanpa seijin dari Penggugat/Pembanding;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah salah satu anak kandung dari pasangan suami-isteri bernama Bade (ayah) dan Mase (ibu) yang keduanya telah meninggal dunia;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah/bangunan sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Bade (almarhum) yang telah diperoleh dan dikuasai secara turun-temurun;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sistim kekeluargaan di Indonesia, kedudukan seorang anak adalah merupakan ahli waris utama yang secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya (alm);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tingkat pertama, masing-masing bernama Amir Bin Haling, Tawir Bin Tola dan Aliyas Bin Lahang telah terungkap fakta bahwa tanah/bangunan sengketa adalah merupakan bagian waris dari Penggugat/Pembanding, bahkan bangunan rumah batu permanen di atas tanah tersebut telah dibangun oleh Penggugat/Pembanding sendiri dan pada saat itu ibunya yang bernama Mase masih berada di Malaysia, hal ini sesuai pula dengan bukti surat P-2 berupa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 579/DTK/IX/1997 atas nama Nure (Penggugat/Pembanding);
Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat/Terbanding dalam perkara a quo hanyalah berstatus sebagai cucu dari almarhum Bade dan Mase, sehingga bukan sebagai ahli waris utama/ahli waris pengganti karena orang tuanya sendiri yang bernama Baco Tang masih hidup;
Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan atas tanah/bangunan sengketa oleh Tergugat/Terbanding adalah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat/Terbanding tanggal 01 Maret 2016 (bukti T-2) yang pada pokoknya menyebutkan bila neneknya bernama Mase telah memberikan atau menyerahkan rumah beserta tanah kepada Suherman Bin Bacotang (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 17-08-2015;
Menimbang, bahwa bukti surat (bukti T-2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah/bangunan sengketa dari Mase kepada Tergugat/Terbanding, karena tidak menpunyai kekuatan hukum seperti halnya akta hibah tanah/bangunan sebagaimana ditentukan undang-undang;
Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat Tergugat/Terbanding yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai belum mampu menguatkan dalil-dalil pokok Tergugat/Terbanding terutama terkait dengan pemberian tanah/bangunan sengketa tersebut dari Mase kepada Tergugat/Terbanding,, sehingga bukti-bukti tersebut harus pula dikesampingkan;
Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding tidak ada mengetahui dan menerangkan dengan jelas terkait pemberian tanah/bangunan sengketa dari Mase kepada Tergugat/Terbanding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding dinilai telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa tanah/bangunan sengketa adalah merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama Bade dan Mase (almarhum), sehingga sesuai hukum dan keadilan sudah sepatutnya menjadi bagian waris dari Penggugat/Pembanding selaku ahli warisnya;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka penguasaan tanah/bangunan sengketa selama ini oleh Tergugat/Terbanding telah mampu pula dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat/Terbanding selain tidak mempunyai alas hak yang sah atas penguasaan tanah/bangunan sengketa, juga telah terbukti penguasaan tersebut tidak seijin dari Penggugat/Pembanding selaku pihak yang berhak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian, kecuali tuntutan tentang uang paksa harus ditolak, karena bilamana putusan ini nantinya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan dengan eksekusi riil;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding dan oleh karena itu Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 1 Nopember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar selengkapnya sebagai berikut di bawah ini;
Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah diuraikan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk diterima;
Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Tergugat/Terbanding, sebagai pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;
Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg./HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkut;