1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALU
44/PID.TPK/2015/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 44/PID.TPK/2015/PT PAL
    Tanggal 17 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : KRISDIANTO, SH.
    Terbanding/Terdakwa : ABD. AJIS A. LARESSA alias AJIS A. LARESSA
    Nomor 44/PID.TPK/2015/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2015
    Tanggal Register 3 September 2015
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Sunardi
    Hakim Anggota I Nyoman Sukresna, Brfaisal Amrullah
    Panitera Sarifah Maloho
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;

    - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 22/PID.SUS-TPK/2014/PN PAL TANGGAL 27 AGUSTUS 2014

    MENGADILI SENDIRI :

    1. MENYATAKAN TERDAKWA ABD AJIS LARESSA ALIAS AJIS A. LARESSA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMER ;

    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMER TERSEBUT ;

    3. MENYATAKAN TERDAKWA ABD AJIS LARESSA ALIAS AJIS A. LARESSA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;

    4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH ) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) BULAN ;

    5. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;

    - 1 (SATU) BUKU PERATURAN-PERATURAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) T.A. 2012;

    - 1 (SATU) BUNDEL TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) I.A. 2012 (DI LEGALISIR);

    - 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH SULAWESI DAN PAPUA NOMOR: 50/PK-PRS.5/PPD-BSPS/10/2012 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BPSP T.A. 2012 KAB. DONGGALA (DI LEGALISIR);

    - 1 (SATU) BUNDEL SURAT EDARAN NOMOR : 61/DS/TAHUN 2012 TANGGAL 01 AGUSTUS 2012 PERIHAL PERUBAHAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) (DI LEGALISIR);

    - 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR: 880.839/DPUKAB.DGL/VII/2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN PENETEPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KAB. DONGGALA I.A. 2012 (DI LEGALISIR);

    - 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA NOMOR: /SK-TPM/SATKER-PPS/11/2012 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DALAM PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012 KAB. DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH (DI LEGALISIR);

    - 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. DONGGALA TENTANG PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA NOMOR : 01/KPA-DPU/BP- BSPS/IX/2012 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BSPS T.A. 2012 KAB. DONGGALA (DILEGALISIR);

    - 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TAHAP PERTAMA TANGGAL31 JANUARI 2013;

    - 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TAHAP PERTAMA KEDUA TANGGAL25 MARET 2013;

    - 2 (DUA) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) YANG BERSUMBER DARI DANA APBD KAB. DONGGALA TAHAP PERTAMA TANGGAL 31 JANUARI 2013;

    - 2 (DUA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR: 188.45/0256/BPMPD
    TANGGAL 10 JUNI 2011 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KEC. BALAESANG (DILEGALISIR);

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

    - 75 (TUJUH PULUH LIMA) LEMBAR UANG KERTAS PECAHAN RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) SEBESAR RP. 7.500.000,- (TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);

    - 150 (SERATUS LIMA PULUH) LEMBAR UANG KERTAS PECAHAN RP. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SEBESAR RP. 7.500.000,- (TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA;

    7. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP 5.000.- (LIMA RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 27 Agustus 2014

    MENGADILI SENDIRI :

    1. Menyatakan Terdakwa Abd Ajis Laressa Alias Ajis A. Laressa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;

    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

    3. Menyatakan Terdakwa Abd Ajis Laressa Alias Ajis A. Laressa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

    5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

    - 1 (satu) Buku Peraturan-Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) T.A. 2012;

    - 1 (satu) Bundel Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) I.A. 2012 (di legalisir);

    - 1 (satu) Bundel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi dan Papua Nomor: 50/PK-PRS.5/PPD-BSPS/10/2012 Tentang Penetapan Penerima Dana BPSP T.A. 2012 Kab. Donggala (di legalisir);

    - 1 (satu) Bundel Surat Edaran Nomor : 61/DS/Tahun 2012 Tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (di legalisir);

    - 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Donggala Nomor: 880.839/DPUKAB.DGL/VII/2012 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Penetepan Lokasi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab. Donggala I.A. 2012 (di legalisir);

    - 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor: /SK-TPM/SATKER-PPS/11/2012 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2012 Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah (di legalisir);

    - 1 (satu) Bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Donggala Tentang Penyediaan Rumah Swadaya Nomor : 01/KPA-DPU/BP- BSPS/IX/2012 Tentang Penetapan Penerima Dana BSPS T.A. 2012 Kab. Donggala (dilegalisir);

    - 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBN Tahap Pertama Tanggal31 Januari 2013;

    - 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBN Tahap Pertama Kedua Tanggal25 Maret 2013;

    - 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBD Kab. Donggala Tahap Pertama Tanggal 31 Januari 2013;

    - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0256/BPMPD
    Tanggal 10 Juni 2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kec. Balaesang (dilegalisir);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    - 75 (tujuh puluh lima) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

    - 150 (seratus lima puluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

    Dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

    7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 17 Nopember 2015
    Tanggal Dibacakan 17 Nopember 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

49
27