Putusan PN MEDAN
1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
INDRA S.E. HASIBUAN, SH
Terdakwa:
HOLMES SIRINGORINGO

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HOLMES SIRINGORINGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)???;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLMES SIRINGORINGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit Kapal KM. Usaha Jaya GT 30.
• 1 (satu) unit mesin pokok Merk Nissan RE-10 Nomor Mesin 10-37311.
• 1 (satu) unit Mesin Lampu merk Lister.
• 1 (satu) unit GPS Merk Jmc (alat navigasi).
• 1 (satu) unit kompas Magnet.
• 1 (satu) unit Radio Komunikasi Merk Alinco.
• 10 (sepuluh) buah drum air.
• 1 (satu) buah Kompor Rebusan.
• 1 (satu) buah Jangkar (Peralatan labuh).
• 1 (satu) gulung alat tangkap pukat labuh / long bag set net.
• 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 02/27-XII/A/2017, tanggal 27 Desember 2017.
• 1 (satu) lembar pas besar Nomor PK 205/01/292/JKSOP.PS-14, tanggal 23 Juni 2014.
• 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2714/PPb, tanggal 02 Agustus 2010.
• 1 (satu) Lembar sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : PK.001/191/15/DPP.PC-2018, tanggal 04 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019.
• 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 0626/STA2A/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017.
• 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal, tanggal 27 Desember 2017.

• 1 (satu) lembar SKK Nakhoda a.n Holmes Siringoringo, Nomor : PK.684/4/7/KPL.PC-2010 tanggal 17 Mei 2010.
• 1 (satu) lembar SKK KKM a.n Herman Marbun, Nomor : PK.683/15/06/Adpel.Tba-08, tanggal 09 Mei 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak.

• Uang hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 3.500 Kg sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara dan agar langsung disetorkan ke Kas Negara.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;