1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
30/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn Jap
    Tanggal 31 Oktober 2019 —- PT FREEPORT INDONESIA - YOHANES WATAREYAU
    Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI JAYAPURA
    Tahun 2019
    Tanggal Register 18 Februari 2020
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Abdul Gafur Bungin
    Hakim Anggota Muhammad Nur Amin, M.h Asri Rahim, S.kom
    Panitera Kartika A. Napitupulu
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja dalam masa berlakunya surat peringatan ke 3 (tiga) sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (9) jo. Pasal 13 ayat (4) huruf c Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019;5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;6. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yaitu sejumlah Rp218.946.684,00(dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 28 Oktober 2019
    Tanggal Dibacakan 31 Oktober 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

133
55