Putusan PT JAKARTA
14/PID.TPK/2020/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANGGAL 12 MARET 2020 NOMOR 96 / PID.SUS / TPK / 2019/ PN.JKT.PST, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, DENGAN MENGUBAH MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, YANG BUNYI SELENGKAPNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

1. MENYATAKAN TERDAKWA MUHTAR EPENDY TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM BERSALAH MELAKUKAN GABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 12 HURUF C UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA JUNCTO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU PERTAMA DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA JUNCTO PASAL 65 AYAT (1) KUHPIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KEDUA.
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN, DAN DENDA SEBESAR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, MAKA DAPAT DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN ;
3. MENETAPKAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;
4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN ;
5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA : SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANGGAL 12 MARET 2020 NOMOR 96 / PID.SUS / TPK / 2019/ PN.JKT.PST
6. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP 7.500,00 (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH).

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 96 / Pid.Sus / TPK / 2019/ PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan ?Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua?.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. menetapkan barang bukti berupa : sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 96 / Pid.Sus / TPK / 2019/ PN.JKT.PST
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).