1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN DENPASAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN DENPASAR
322/Pdt.G/2014/PN Dps

    Putusan PN DENPASAR Nomor 322/Pdt.G/2014/PN Dps
    Tanggal 2 Oktober 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
    Nomor 322/Pdt.G/2014/PN Dps
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2014
    Tanggal Register 7 Mei 2014
    Lembaga Peradilan PN DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Achmad Peten Sili
    Hakim Anggota M. Djaelani, Parulian Saragih
    Panitera I Nyoman Suryathi
    Amar Kabul
    Catatan Amar 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 16 Juni 2006, secara agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1635/K/2007 tertanggal 27 Nopember 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 5453/Ist.DS/2007 tertanggal 6 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ;4. Memberi ijin kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumla Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 2 Oktober 2014
    Tanggal Dibacakan 2 Oktober 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

16
10