Putusan PN DOMPU
24/Pdt.G/2017/PN Dpu

Putusan PN DOMPU Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Dpu
Tanggal 19 Desember 2017 —Penggugat:
1.SYAHRUDDIN M. SAID
2.SITI AMINAH
Tergugat:
H. ANWAR H. AHMAD, S.Ag

AKTA PERDAMAIAN

Pasal 1

Bahwa Para penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Dpu tertanggal 25 September 2017;

Pasal 2

Bahwa terhadap kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dompu, telah dilakukan proses persidangan dalam tahap mediasi dan dalam mediasi para pihak setuju mengakhiri perselisihan mengenai utang piutang oleh kedua belah pihak dengan cara Perdamaian;

Pasal 3

Bahwa pihak Para Penggugat telah sepakat melakukan perdamaian dengan Tergugat, apabila Tergugat telah memberikan kebijakan terhadap pembayaran utang piutang oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa merujuk pada pasal 3, dengan ada kebijakan yang sesuai disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk kebijakan yaitu Tergugat mampu membayar utang piutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan pasal 4 diatas, yang mana hutang piutang tersebut dibayar secara tunai dan atau kas oleh Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 19 Oktober 2018;

Pasal 6

Bahwa apabila pihak Tergugat tidak mampu dan atau tidak menepati perjanjian dalam surat akta van dading yang telah disepakati, maka pihak Penggugat berhak untuk mengajukan Permohonan Eksekusi Riil dan atau Eksekusi Pelelangan maupun ikut serta menjadi pihak dalam pelelangan yang telah diajukan oleh pihak Yusuf Hasan melalui Kuasa Hukumnya tentang perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Dpu di Pengadilan Negeri Dompu;

Pasal 7

Bahwa Para Penggugat akan mulai mengajukan hal permohonan Eksekusi Riil dan atau Pelelangan tentang obyek yang sama dengan perkara Nomor 1/pdt.G/2016/PN Dpu di Pengadilan Negeri Dompu;

Pasal 8

Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perdamaian ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian tersendiri dengan ketentuan tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dan atau dituangkan dalam perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian dan atau Akta Van Dading;

Pasal 10

Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat harus tunduk dan taat pada kesepakatan ini;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak;