Putusan PT MAKASSAR
401/PDT/2019/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 401/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 31 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Rayon Bin Sattu
Terbanding/Tergugat : Siana Alias Becce Dg Bone Binti Tinri Dg Nyallang

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT/ PEMBANDING TERSEBUT;

DALAM EKSEPSI :

• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JENEPONTO NOMOR :
  37/PDT.G/2018/PN.JNP. TANGGAL 1 AGUSTUS 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

DALAM POKOK PERKARA :

• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
  NOMOR :37/PDT.G/2018/PN.JNP. TANGGAL 1 AGUSTUS 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK
   SEBAHAGIAN;

2. MENYATAKAN BAHWA TANAH SENGKETA ADALAH TANAH HAK MILIK
PENGGUGAT/PEMBANDING;

3. MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TERTANGGAL 04 JANUARI 2004 DARI
A.DG RANNU SEBAGAI PEMBERI KEPADA B.DG BONE SEBAGAI PENERIMA;

4. MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SPPT PBB DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK 73.04.011.001.020-0215.0 ATAS NAMA WAJIB PAJAK BACCE NYALING;

5. MENYATAKAN TERGUGAT/TERBANDING TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH SECARA TIDAK SAH DAN TANPA ALAS HUKUM MENGAKU SEBAGAI PEMILIK TANAH SENGKETA SERTA SECARA DIAM-DIAM DAN TANPA ALAS HAK TELAH MEMBUATKAN SPPT PBB TERHADAP TANAH SENGKETA DENGAN NOMOR OBJEK PAJAK 73.04.011.001.020-0215.0 ATAS NAMA WAJIB PAJAK BACCE NYALING;

6. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT/TERBANDING MENGUASAI TANAH SENGKETA SECARA TIDAK SAH DAN TANPA ALAS HAK ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

7. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK SEGERA MEMBONGKAR SELURUH BANGUNAN RUMAH YANG BERADA DI ATAS TANAH SENGKETA DENGAN BIAYA SENDIRI, APABILA DIPERLUKAN DIBANTU DENGAN APARAT NEGARA;

8. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING ATAUPUN SIAPA SAJA YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA UNTUK KELUAR DAN MENGOSONGKAN TANAH SENGKETA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING;

9. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING ATAU SIAPAPUN
JUGA UNTUK TUNDUK DAN TAAT TERHADAP ISI PUTUSAN INI;

10. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING SELAIN DAN
SELEBIHNYA;

11. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA
PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM
TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.150.000,- (SERATUS LIMA
PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut;

DALAM EKSEPSI :

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :
  37/Pdt.G/2018/PN.Jnp. tanggal 1 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto
  Nomor :37/Pdt.G/2018/PN.Jnp. tanggal 1 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk
   sebahagian;

2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah tanah hak milik
Penggugat/Pembanding;

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Pemberian tertanggal 04 Januari 2004 dari
A.Dg RANNU sebagai Pemberi kepada B.Dg Bone sebagai Penerima;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak 73.04.011.001.020-0215.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nyaling;

5. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah secara tidak sah dan tanpa alas hukum mengaku sebagai pemilik Tanah Sengketa serta secara diam-diam dan tanpa alas hak telah membuatkan SPPT PBB terhadap Tanah Sengketa dengan Nomor Objek Pajak 73.04.011.001.020-0215.0 atas nama Wajib Pajak Bacce Nyaling;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menguasai Tanah Sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar seluruh bangunan rumah yang berada di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri, apabila diperlukan dibantu dengan aparat negara;

8. Menghukum Tergugat/Terbanding ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat/ Pembanding;

9. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding atau siapapun
juga untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan
selebihnya;

11. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);