1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SINGARAJA
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN SINGARAJA
650/Pdt.G/2016/PN Sgr

    Putusan PN SINGARAJA Nomor 650/Pdt.G/2016/PN Sgr
    Tanggal 14 Februari 2017 —PENGGUGAT dan TERGUGAT
    Nomor 650/Pdt.G/2016/PN Sgr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Perceraian
    Tahun 2017
    Tanggal Register 15 Desember 2016
    Lembaga Peradilan PN SINGARAJA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana
    Hakim Anggota Diah Astuti, Anak Agung Gde Oka Mahardika
    Panitera Ketut Catur Wijaya Kusuma
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Tampekan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 14/WNI/Bjr/2011,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Desa Dencarik pada tanggal 3 Juni 2011 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Dencarik pada tanggal 13 Oktober 2013, diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anaknya tersebut;4. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Februari 2017
    Tanggal Dibacakan 14 Februari 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

41
23