1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TERNATE
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan PN TERNATE
3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

    Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
    Tanggal 1 Juli 2020 —Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI

    Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci
    Tahun 2020
    Tanggal Register 13 Februari 2020
    Lembaga Peradilan PN TERNATE
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Toni Irfan
    Hakim Anggota M.h Efendy Hutapea, Nova Loura Sasube
    Panitera Sumartini Wardio
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya 2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP. 200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) BULAN
    Catatan Amar ----------------------------------------------MENGADILI---------------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI? secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;6. Menetapkan barang bukti berupa :- Asli proposal gelanggang olahraga Fagogoru Halmahera tahun 2018- Asli SP2D No : 1821/SP2D-TU/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 146.055.000,- dan lampirannya.- Asli SP2D No : 2572/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.798.408.000,- dan lampirannya.- Asli SP2D No : 2757/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2018, tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 62.867.400,-- Asli SP2D No : 1073/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 2.218.188.000,- dan lampirannya- SP2D No : 1639/SP2D-LS/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 119.001.000,- dan lampirannya.- SP2D No : 0378/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 337.000.000,- dan lampirannya- SP2D No : 1638/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 232.989.000,- dan lampirannya- Asli SP2D No : 0686/SP2D-NH/4.4.5.2/HT/2019, tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- dan lampirannya- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan jalan masuk gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru- Proposal penilaian untuk pekerjaan penilaian tanah untuk pembangunan gelanggang olahraga (GOR) Fagogoru- Asli laporan penilaian property No : 062901/LP/KJPP-DHA-APT/2018- Asli laporan penilaian property No : 062902/LP/KJPP-DHA-APT/2018- Asli laporan penilaian asset disiapkan untuk kepentingan- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2018- Asli dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2018- Asli dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) TA. 2019- Aslidokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) TA. 2019- SK Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/69/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018Dikembalikan Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk digunakan dalam perkara lainnya;7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 1 Juli 2020
    Tanggal Dibacakan 1 Juli 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

464
223