1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA NUNUKAN
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PA NUNUKAN
152/Pdt.G/2015/PA.Nnk

    Putusan PA NUNUKAN Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Nnk
    Tanggal 16 Nopember 2015 —Pemohon dan Termohon
    Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Nnk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 1 September 2015
    Lembaga Peradilan PA NUNUKAN
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Mulyadi
    Hakim Anggota H. Fitriyadi, Khairul Badri
    Amar Kabul
    Catatan Amar I. Dalam Konvensi1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;3. Menghukum Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (Termohon Konvensi):a. Mut?ah berupa 2 (dua) potong jilbab;b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;II. Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Nunukan, tanggal 21 November 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) berupa biaya nafkah 1 (satu) orang bernama Anak Pemohon dan Termohon, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Nopember 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

30
11