Putusan PN BATUSANGKAR
5/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bsk

Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bsk
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
PT.ASTRA SEDAYA FINANCE
Tergugat:
RAHMA DEWI

MENGADILI :

1. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi dari Temohon Konvensi untuk seluruhnya;------------------------

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohonuntuk sebagian;----------------
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BPSK Kota Bukittinggi Nomor 01/PTS-BPSK/BKT/I/2019 Tgl 15 Januari 2019 Cacat hukum karena kepala putusan Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi No.01/PTS-BPSK/BKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, tidak ada irah-irah yang bertuliskan ?Demi Keadilan Yang Bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum.------------------------------------------------------------------------------------------
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi No.01/PTS-BPSK/BKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019. -----
4. Menyatakan perjanjian pembiayaan syariah dengan prinsip murabahah dan dengan jaminan fidusia No.16.500.572.00.151472.5 tanggal 25 Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon adalah sah mengikat bagi Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya. ----------------------------------------------
5. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi ------------------
6. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubulik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.---------------------------------------------------------
7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon atas 1 unit mobil Toyota Agya, warna hitam nomor rangka MHKA4DB3JEJO27011 nomor mesin 1KRA137883 nomor polisi BA 1674 EM.------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DALAM REKONVENSI

• Menolak permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

1. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);