Putusan PN DENPASAR
549/Pid.B/2019/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 549/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH.,MH
Terdakwa:
Pramahita Kusumawijaya Ngurah

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pramahita Kusumawijaya Ngurah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menghukum Pramahita Kusumawijaya Ngurah dengan pidana penjara penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Mentapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) gabung Akta Perjanjian Pembayaran No. 60 tanggal 15 Juni 2011;
• 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Juli 2011;
• 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Agustus 2011;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pramahita Kusuma Wijaya Ngurah tanggal 6 Desember 2013;
• 1 (satu) lembar kesepakatan jual beli tanah 16 November 2011 dan lampiran gambar situasi tanah (denah lokasi) tanggal 15 November 2011;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi ARWIN

• 1 (satu) lembar surat pernyataan Anak Agung Gede Tjandra tangga 24 April 2012;
• 1 (satu) gabung fotokopy SHM nomor: 5916 atas nama Made Sugiarta;
• 1 (satu) gabung fotocopy SHM nomor: 5917 atas nama Made Muliarta;
• 1 (satu) lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 144/Pdt/2005/PN Dps tanggal 26 September 2005;
• 1 (satu) gabung Akta Kuasa No. 68 tanggal 28 Mei 2011;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2011 yang dibuat oleh AA Gede Tjandra dan Pramahita Kusumawijaya Ngurah;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Anak Agung Gede Tjandra

• Surat Permohonan pencabutan blokir dan pergantian SHM nomor 5916 atas nama Made Sugiarta dan SHM nomor 5917 atas nama Made Muliarta yang dimohonkan oleh Anak Agung Gede Tjandra tertanggal 3 Oktober 2011;
• Surat dari Pemerintah Kabupaten Badung dengan Surat Nomor 593/6993/T.Pem tanggal 6 November 2006 perihal keberatan pengalihan hak atas aset Pemkab Badung;
• Surat Nomor 593/5423/T.Pem tanggal 17 September 2007 perihal keberatan pengalihan atas aset Pemkab Badung;
• Surat Nomor 59367T.Pem tanggal 8 Januari 2008 perihal keberatan pengalihan hak atas aset Pemkab Badung;

Barang Bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan BA Penyitaan tanggal 18 Agustus 2017.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah)