1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAUMERE
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MAUMERE
37/Pid.B/2014/PN.MMR

    Putusan PN MAUMERE Nomor 37/Pid.B/2014/PN.MMR
    Tanggal 8 April 2014 — - Drs. MARSELINUS LITONG

    Nomor 37/Pid.B/2014/PN.MMR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci - TINDAK PIDANA PEMILU
    Tahun 2014
    Tanggal Register 27 Maret 2014
    Lembaga Peradilan PN MAUMERE
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Gustav Bless Kupa
    Hakim Anggota I Nyoman Dipa Rudiana, Putu Dima Indra
    Panitera Simon Ana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa Drs. MARSELINUS LITONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah??? ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3. Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;4. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) keeping CD-R Plus warna putih, GT-PRO Multi Speed 56X ;b. 1 (satu) lembar foto copy surat undangan Sosialisasi dan Validasi data Program bantuan Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Tim Kementrian Perumahan Rakyat yang di cap dan ditandatangani Kepala Desa Kolisia B atas nama Donatus Nggake tanggal 3 Maret 2014;c. 3 (tiga) lembar daftar penerima manfaat Program Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Kementrian Perumahan Rakyat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Magepanda, Desa Kolisia B ; d. 4 (empat) lembar foto-foto kegiatan sosialisasi/kampanye ;e. 1 (satu) buah majalah/bulletin Suara GERINDRA dengan cover depan foto Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Pius Lustrilanang ; Dikembalikan kepada Yohanes Sumantri atau kepada yang paling berhak.5. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya berupa : a. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG, Nomor : 06/PL/IX-2013, tanggal 26 September 2013, Perihal bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.1) ;b. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 08 tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Ralat lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 06 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Pukulil Ansari (T.2) ;c. Foto Copy dari Foto Copy Surat hasil Verifikasi lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka tahun 2014, yang tanpa ada tandatangan (T.3) ;d. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan, Nomor : Pem.48/DW/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dari Kepala Desa Waihawa (Vitalis Julianus) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.4) ;e. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tanpa nomor dan tanggal dari Kepala Desa Baomekot (Laurensius Sai) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.5) ;f. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG, Nomor : 08/PL/XII-2013, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dapil NTT-1, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.6) ;g. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Tugas atas nama FAIZ NOUFAL, ST Nomor : 210/D/Kunker.Reses. TA/Dewan/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Perundang-undangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Dewan K. Johnson Rajagukguk, SH. M. Hum (T.7) ; h. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Daftar Kunjungan Sosialisasi oleh Tenaga Ahli DPR RI A-42 (T.8) ;i. Foto Copy dari Foto Copy Surat Klarifikasi Perjuangan Rumah untuk Rakyat tanpa nomor dan tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh PL (T.9) ;Dikembalikan kepada terdakwa atau kepada yang paling berhak.6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 7 April 2014
    Tanggal Dibacakan 8 April 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

149
74