1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
1/PID.TPK/2012/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2012/PT BDG
    Tanggal 27 Februari 2012 — Pembanding/Terdakwa : Sofiani , SH Binti Rd Djaeli
    Terbanding/Jaksa Penuntut : Yuke Sinayangsih
    Nomor 1/PID.TPK/2012/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2012
    Tanggal Register 31 Januari 2012
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua H. Sjam Amansjah
    Hakim Anggota Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo,
    ir. H. Fontian Munzil
    Panitera H. Soetjipto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM ;
    • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, TANGGAL 13 DESEMBER 2011, NOMOR : 58/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA DAN DENGAN MENGUATKAN PUTUSAN SELEBIHNYA SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN SELENGKAPNYA DIBAWAH INI :

    1. MENYATAKAN TERDAKWA SOFIANI, SH ALIAS SOFI BINTI (ALM) DJAILANI TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU PRIMAIR;
    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA SOFIANI, SH ALIAS SOFI BINTI (ALM) DJAILANI DARI DAKWAAN KESATU PRIMAIR TERSEBUT;
    3. MENYATAKAN TERDAKWA SOFIANI, SH ALIAS SOFI BINTI (ALM) DJAILANI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KE SATU SUBSIDAIR ;
    4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA SOFIANI, SH ALIAS SOFI BINTI (ALM) DJAILANI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3(TIGA) TAHUNDAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), DAN APABILA PIDANA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI SELAMA 6 (ENAM) BULAN;

    5. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESARRP. 327.400.000,- (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) DENGAN KETENTUAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT PALING LAMA DALAM WAKTU 1(SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DAN DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1(SATU) TAHUN;

    6. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANKAN TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

    7. MEMERINTAHKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

    8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    8.1. KWITANSI PEMBAYARAN CICILAN TANAH BLOK SIWODI DARI JUMHANA CHOLIL DARI PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON SENILAI RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) TERTANGGAL 26 DESEMBER 2007 DITANDATANGANI SDRI. IDA (KASIR);

    8.2. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR : 221/SK.126-PD.PEMB/1993 TENTANG PENINGKATAN STATUS PEGAWAI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.3. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR : 821/SK.105-PD. PEMB/1991 TENTANG PENGANGKATAN SDR. ISMU WIDODO DARI PEJABAT SEMENTARA MENJADI KEPALA BAGIAN PERTANAHAN PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.4. SK WALIKOTA NO. 820/KEP.175-BKD/2008 TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON UNTUK MASA BHAKTI 2008-2012;

    8.5. SK MENDAGRI NOMOR 593.32-461 TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TANGGAL 01 SEPTEMBER 1983 YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN DAERAH, PEMBANGUNAN KOTAMADYA CIREBON KEPADA 972 (SEMBULAN RATUS TUJUH PULUH DUA) ORANG YANG BERHAK MENERIMA;

    8.6. SK MENDAGRI NOMOR 593.32-597 TANGGAL 24 JULI 1998 TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI;

    8.7. SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 276/A.I/2/DES/1974 TANGGAL 07 JANUARI 1974 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK PAKAI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA CIREBON;

    8.8. PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 1973 TANGGAL 17 MEI 1973 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN KOTAMADYA CIREBON;

    8.9. PERATURAN DAERAH NOMOR : 03 TAHUN 1982 TANGGAL 29 MEI 1982 TENTANG KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.10. PERATURAN DAERAH NOMOR : 10 TAHUN 1984 TANGGAL 9 AGUSTUS 1984 TENTANG KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.11. PERATURAN DAERAH NOMOR : 03 TAHUN 1982 TANGGAL 29 MEI 1982 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR : 03 TAHUN 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.12.KEPMENDAGRI NOMOR : 153 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH;

    8.13.PBB TAHUN 2009 ATAS NAMA PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON LOKASI TANAH KP. SIWODI RT.005/008 KEL. SUNYARAGI KOTA CIREBON SELUAS 6.134 M2, TERTANGGAL 05 JANUARI 2009;

    8.14.BUKU HASIL HEREGISTRASI TANAH-TANAH HAK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.15.NERACA PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON PER 31 DESEMBER 1995 KOPERATIF TAHUN 1994;

    8.16.NERACA PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON PER 31 DESEMBER 2001 DAN NERACA PER 31 DESEMBER 2000;

    8.17.NERACA PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON PER 31 DESEMBER 2008 DAN NERACA PER 31 DESEMBER 2007;

    8.18.SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR : 593/KEP.336-EKON/2007 TANGGAL 28 NOPEMBER 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.19.SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR : 593/KEP.108-ADM.PEREK/2009 TANGGAL 13 APRIL 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.20.RANCANGAN PERDA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR : 7 TAHUN 1984 TANGGAL 9 AGUSTUS 1984 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.21.TANDA BUKTI PEMBAYARAN NO. 000050 BULAN NOPEMBER 2004 DARI SDR. H. DJUMHANA CHOLIL SEBESAR RP. 15.000.000,- UNTUK SEWA TANAH YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN SUNYARAGI TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2009 YANG DITERIMA OLEH KASIR PD. PEMBANGUNAN;

    8.22.KWITANSI PEMBAYARAN NO. 001192 BULAN NOPEMBER 2004 DARI SDR. H. DJUMHANA CHOLIL SEBESAR RP. 4.000.000,- UNTUK BIAYA UKUR YANG DITERIMA OLEH KASIR PD. PEMBANGUNAN;

    8.23.KWITANSI PEMBAYARAN NO. 001191 BULAN NOPEMBER 2004 DARI SDR. H. DJUMHANA CHOLIL SEBESAR RP. 16.000.000,- UNTUK BIAYA SPPT KB TAHUN 2004-2009 YANG DITERIMA OLEH KASIR PD. PEMBANGUNAN;

    8.24.FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR : 821/SK.126-PD.PEMB/1993 TENTANG PENINGKATAN STATUS PEGAWAI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.25.FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR : 821/SK.105-PD. PEMB/1991 TENTANG PENGANGKATAN SDR. ISMU WIDODO DARI PEJABAT SEMENTARA MENJADI KEPALA BAGIAN PERTANAHAN PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.26.FOTO COPY SK WALIKOTA NO. 820/KEP.175-BKD/2008 TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON UNTUK MASA BHAKTI 2008- 2012;

    8.27.FOTO COPY SK MENDAGRI NOMOR 593.32-461 TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TANGGAL 01 SEPTEMBER 1983 YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN DAERAH, PEMBANGUNAN KOTAMADYA CIREBON KEPADA 972 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA) ORANG YANG BERHAK MENERIMA;

    8.28.FOTO COPY SK MENDAGRI NOMOR 593.32-597 TANGGAL 24 JULI 1998 TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI;

    8.29.FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 276/A.I/2/DES/1974 TANGGAL 07 JANUARI 1974 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK PAKAI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA CIREBON;

    8.30.PERATURAN DAERAH NOMOR: 7 TAHUN 1973 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN KOTAMADYA CIREBON;

    8.31.FOTO COPY PERATURAN DAERAH NOMOR: 03 TAHUN 1982 TANGGAL 29 MEI 1982 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.32.FOTO COPY PERATURAN DAERAH NOMOR : 10 TAHUN 1984 TANGGAL 9 AGUSTUS 1984 TENTANG KETENTUAN POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.33.FOTO COPY KEPMENDAGRI NOMOR : 153 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH;

    8.34.FOTO COPY PBB TAHUN 2009 ATAS NAMA PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON LOKASI TANAH KP. SIWODI RT. 005/008 KEL. SUNYARAGI KOTA CIREBON SELUAS 6.134 M2, TERTANGGAL 05 JANUARI 2009;

    8.35.FOTO COPY BUKU HASIL HEREGISTRASI TANAH-TANAH HAK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON;

    8.36.ASLI NERACA PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON PER 31 DESEMBER 1995 KOPERATIF TAHUN 1994;

    8.37.ASLI NERACA PD. PEMBANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON PER 31 DESEMBER 2001 DAN NERACA PER 31 DESEMBER 2000;

    8.38.COPI LEGALISIR LAPORAN AUDITOR INDPENDENT ATAS LAPORAN KEUANGAN PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007;

    8.39.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR : 539/KEP.336-EKON/2007 TANGGAL 28 NOPEMBER 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.40.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR : 539/KEP.108-ADM.PEREK/2009 TANGGAL 13 APRIL 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI SUSUSNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PD. PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.41.FOTO COPY GAMBAR SITUASI NO. 983/PHT/1984 TANGGAL 18 JUNI 1984;

    7.42.ASLI SURAT KETERANGAN NO. 593.1/11/PD. PEMB. TANGGAL JANUARI 2010.

    8.43.ASLI SURAT KETERANGAN NO. 593.1/12/PD. PEMB. TANGGAL 21 JANUARI 2010;

    8.44.FOTO COPY PERDA NOMOR 07/TAHUN 1984 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI;

    8.45.PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DT II CIREBON;

    8.46.STEMPEL BESAR PD. PEMBANGUNAN;

    8.47.STEMPEL KECIL KAYU PD. PEMBANGUNAN;

    8.48.FOTO COPY KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NO. 593/KEP.336-EKON/2007 TANGGAL 28 NOPEMBER 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.49.FOTO COPY GAMBAR EX TANAH BENGKOK / TITISARA LINGKUNNGANB SUNYARAGI;

    8.50.SURAT KETERANGAN NOMOR : 148.4/89/KEL.SRG/2010 TANGGAL 1 APRIL 2010;

    8.51.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 276/A,1/2/DES/1974 TANGGAL 07 JANUARI 1974;

    8.52.FOTO COPY DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NO. 35 TAHUN 1997;

    8.53.FOTO COPY SURAT KETERANGAN NO. 593/162/PD. PEMB. TANGGAL 19 JUNI 2008;

    8.54.FOTO COPY LAMPIRAN TANAH YANG DIMOHONKAN DIJALAN PEMUDA YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA UKUR SDR. OTONG MULYADI;

    8.55.ASLI SURAT NOMOR : 005/287/PD. PEMB. TANGGAL 17 NOPEMBER 2008;

    8.56.ASLI SURAT NOMOR : 005/287/PD.PEMB. TANGGAL 19 DESEMBER 2008;

    8.57.ASLI SURAT NOMOR : 005/299/PD.PEMB. TANGGAL 06 JANUARI 2008;

    8.58.FOTO COPY KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR : 539/KEP.336-EKON/2007TANGGAL 28 NOPEMBER 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2007-2011;

    8.59.FOTO COPY PERATURAN MENTERI NOMOR : 13 AGRARIA TAHUN 1961;

    8.60.FOTO COPY UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960;

    8.61.FOTO COPY UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1997;

    8.62.FOTO COPY UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2000;

    8.63.FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH NO. 40 TAHUN 1996;

    8.64.FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997;

    8.65.FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2002;

    8.66.FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2004;

    8.67.FOTO COPY PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 09 TAHUN 1999;

    8.68.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN KBPN RI NO.1 TAHUN 2005;

    8.69.FOTO COPY PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KPBN NO. 3 TAHUN 1999;

    8.70.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN KBPN RI NO. 1 TAHUN 2005;

    8.71.FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN KBPN RI NO. 07 TAHUN 2007;

    8.72.FOTO COPY PMDN NO. 5 TAHUN 1973;

    8.73.ASLI SURAT KEPUTUSAN PANITIA A;

    8.74.ASLI BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK ATAS NAMA DRS. JUMHANA CHOLIL;

    8.75.ASLI BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK ATAS NAMA M. FIRMAN ISMANA;

    8.76.ASLI BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK ATAS NAMA OVIAN ISMANA;

    8.77.ASLI BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK ATAS NAMA M. FIRMAN ISMANA;

    8.78.ASLI BERKAS PERMOHONAN HAK MILIK ATAS NAMA DRS. JUMHANA CHOLIL;

    8.79.PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR : 103/PEN.PID.B/2010/PN.CN TANGGAL 30 AGUSTUS 2010;

    8.80.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 420/PID/2010/PT.BDG TANGGAL 02 SEPTEMBER 2010;

    8.81.KWITANSI TANDA TERIMA UANG SEBESAR RP. 257.400.000,- DARI SDR. MARTONO KEPADA SOFIANI PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2008 UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN SEBIDANG TANAH BLOK SIWODI KELURAHAN SUNYARAGI.

    DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA OTONG MULYADI BIN (ALM) SATIB;

    - MEMBEBANI TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING SEBESAR RP 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 13 Desember 2011, Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dengan menguatkan putusan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan selengkapnya dibawah ini :

    1. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
    3. Menyatakan terdakwa SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?tindak pidana korupsi?, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidair ;
    4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOFIANI, SH Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) tahundan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

    5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 327.400.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    8. Menetapkan barang bukti berupa:

    8.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir);

    8.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;

    8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;

    8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;

    8.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;

    8.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;

    8.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.12.Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

    8.13.PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;

    8.14.Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.15.Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;

    8.16.Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;

    8.17.Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007;

    8.18.Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;

    8.19.Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;

    8.20.Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.21.Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 15.000.000,- untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;

    8.22.Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 4.000.000,- untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;

    8.23.Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 16.000.000,- untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;

    8.24.Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.25.Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.26.Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008- 2012;

    8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;

    8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;

    8.29.Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;

    8.30.Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;

    8.31.Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.32.Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.33.Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

    8.34.Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;

    8.35.Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

    8.36.Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;

    8.37.Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;

    8.38.Copi Legalisir Laporan Auditor Indpendent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007;

    8.39.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;

    8.40.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Sususnan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;

    8.41.Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984;

    7.42.Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010.

    8.43.Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010;

    8.44.Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi;

    8.45.Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon;

    8.46.Stempel besar PD. Pembangunan;

    8.47.Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;

    8.48.Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;

    8.49.Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkunnganb Sunyaragi;

    8.50.Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/Kel.Srg/2010 tanggal 1 April 2010;

    8.51.Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974;

    8.52.Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997;

    8.53.Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008;

    8.54.Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan dijalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi;

    8.55.Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 Nopember 2008;

    8.56.Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008;

    8.57.Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008;

    8.58.Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;

    8.59.Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961;

    8.60.Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960;

    8.61.Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;

    8.62.Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;

    8.63.Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;

    8.64.Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

    8.65.Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;

    8.66.Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;

    8.67.Foto Copy Peraturan menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999;

    8.68.Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005;

    8.69.Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPBN No. 3 Tahun 1999;

    8.70.Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005;

    8.71.Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;

    8.72.Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973;

    8.73.Asli Surat Keputusan Panitia A;

    8.74.Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;

    8.75.Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;

    8.76.Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA;

    8.77.Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;

    8.78.Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;

    8.79.Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010;

    8.80.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010;

    8.81.Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 257.400.000,- dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi.

    Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib;

    - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 27 Februari 2012
    Tanggal Dibacakan 27 Februari 2012
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

215
63